Geruduk Gedung DPRD, PMII Sumbawa Tuntut Kejelasan Anggaran MXGP Samota
Sumbawa Besar, FokusNTB – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyikapi rencana pergelaran MXGP Samota, Kab. Sumbawa pada, Kamis (28/03/2022). Aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 85 orang ini dilaksanakan dengan mengambil jalur melewati taman genang genis, jam gadang, melewati mapolres Sumbawa menuju kantor Bupati Sumbawa dan berakhir di kantor DPRD Kabupaten sumbawa.
Dalam orasinya, masa aksi menuntut kejelasan sumber anggaran dalam pelaksanaan event MXGP Samota dan menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mempertanyakan kesiapan Pemda dalam pengendalian Covid-19 pada saat gelaran MXGP Samota dilaksanakan.
Ketua umum PMII Sumbawa, Rizal, menyampaikan pentingnya kesiapan dalam mengawal perhelatan MXGP Samota yang merupakan event bertaraf Internasional. “MXGP ini agenda besar, event kelas Dunia, diikuti oleh pebalap dari berbagai negara, persiapan harus matang, jangan sampai kita tidak siap,” ucapnya.
Menurut rizal, pemerintah terkesan menutup-nutupi informasi gelaran MXGP Samota, terutama yang berkaitan dengan anggaran maupun rencana dan kesiapan daerah.
Masih menurut Rizal, anggaran merupakan hal yang paling menjadi sorotan dalam pelaksanaan agenda tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah harus terbuka kepada publik rencana pengganggaran. Ia juga dengan tegas menolak pemakaian ABPD sebagai bagian dari pembiayaan event MXGP tersebut.
“Sampai hari ini anggaran gelaran MXGP belum jelas dari mana sumbernya. Pemerintah terkesan menutup-nutupi, seakan-akan tidak ingin masyarakat ini tahu persoalan anggaran kegiatan ini, jangan sampai biayanya memberatkan APBD,” sambungnya.
Lebih lanjut, Rizal, menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2022 sebenarnya dalam kondisi tidak sehat, PAD yang minus, ditambah dengan repokusing anggaran, tidak boleh diberatkan lagi dengan menanggung biaya gelaran MXGP, sebab akan mengorbankan sebagain dari hajad hidup masyarakat Sumbawa.
“Kalau APBD kita yang sudah minus ini ditambahkan beban menanggung biaya MXGP, baik sebagian atau keseluruhan, berapapun itu akan sangat berdampak dengan program pembangunan masyarakat yang sudah terprogram dalam APBD sebelumnya,” ucapnya.
Sementara itu, koordinator umum aksi, Andi Muhammad Yusuf, menilai pemerintah sangat tidak siap dengan kegiatan mxgp. Pemerintah daerah tidak memiliki konsep dan rencana yang jelas.
“Kami tidak melihat kesiapan pemerintah daerah, banyak hal harus dipersiapkan mulai dari lahan, lintasan, promosi pariwisata atau hal hak lainnya yang sangat penting,” tuturnya.
Aktivis yang juga merupakan sekretaris Umum PMII Sumbawa ini menganggap pemerintah daerah tidak memiliki tawaran pariwisata yang berkelanjutan, selain juga tidak memiliki konsep penagangan dan pengendalian lonjakan covid 19 pada gelaran ivent tersebut.
“Sangat lucu kita tidak memiliki katalog pariwisata. Bagaimana kemudian kita bisa membangun pariwisata yang berkelanjutan. Belum lagi urusan covid, kita sekarang ppkm level tiga, kisaran 2 bulan lagi waktu untuk MXGP, lonjakan kerumunan tentu akan memungkinkan peningkatan kasus penyakit ini,” lanjutnya.
Menurutnya, PMII tidak menolak pelaksanaan gelaran MXGP selama tidak merugikan masyarakat kabupaten Sumbawa.
“MXGP Samota harus memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, manfaat bagi pariwisata daerah secara berkesinambungan, dan ia, tidak membebankan pada APBD Kab. Sumbawa,” tutupnya. (red)
