FPPK Pulau Sumbawa Kecam Keras Satker 2.3 Dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme
Sumbawa, Fokus NTB – Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa mendatangi kantor PJN II Satker PPK 2.3 kabupaten Sumbawa untuk meminta pertanggungjawab terhadap pekerjaan P2KT tahun 2022.
Abdul Hatap, S.Pd, Ketua Umum FPPK Pulau Sumbawa yang ditemui wartawan Fokus NTB, Selasa (24/5/2022) menjelaskan dirinya kecam keras Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait atas adanya pekerjaan P2KT diwilayah kecamatan Lape yang sangat melanggar aturan berdasarkan surat edaran kementerian nomor 8/SE)Db/2020.
Lanjut Hatap, sapaan akrabnya, dirinya sudah melayangkan surat untuk dimintai audiensi, tapi tidak satupun pegawai satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 yang berada di kantor, dan menjadi pertanyaan terhadap pegawai tersebut karena pegawai tersebut murni digaji oleh negara.
Kemudian aksi hari, Selasa (24/5) kembali satupun pegawai kantor PPK 2.3 tidak ada, menghilang. Hal ini perlu kita pertanyakan di Balai Mataram, ada apa dan kenapa ketika rakyat datang ke kantornya, semua menghilang.
Masih Hatap, Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa telah membuat tenda pos untuk menginap di depan kantor PPK 2.3 sampai ada jawaban dari oknum tikus berdasi yang haus dengan uang rakyat.
Masih Hatap, pekerjaan Padat Karya Tunai (P2KT) tahun 2022, diduga dikerjakan oleh kontraktor bukan diswakelola oleh PPK 2.3, dan pekerjanya bukan dari masyarakat setempat tapi orang dari luar daerah kabupaten Sumbawa atau luar dari NTB dengan cara kerja sistem borongan per-seratus meter Rp.10.000.000 dengan luas kerja 3 km di wilayah kecamatan Lape. Sementara yang dilakukan oleh PPK 2.3 sangat bertentangan dengan surat edaran nomor 8/SE/Db/2022.
Menurut Hatap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 membenarkan adanya dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) karena setiap ada masalah yang ingin diklarifikasi oleh pihak NJO ,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 selalu kabur dan menghilang dikantornya, apalagi kami mendengar adanya isu pergantian PPK 2.3.pasti semakin merajalela untuk melakukan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Sampai berita ini di turunkan wartawan Fokus NTB terus berusaha mengkonfirmasi ke pihak satker karena PPK 2.3 tidak berada di tempat
