Sumbawa, Fokus NTB – Hasil investigasi lapangan Lembaga Front Pemuda Peduli Kewdilan (FPPK) Pulau Sumbawa yang dikonfirmasi FokusNTB terkait dengan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2020 – 2021 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Binamarga, sangat amburadul.
Dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan pada bulan november 2021 ditemukan adanya pekerjaan penahan tebing jalan provinsi diduga tidak ada pondasi karena dari proses awal Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa tetap melakukan pengawasan di wilayah Semongkat – Batu Dulang.
Proyek yang yang kerjakan oleh oknum kontraktor PT.Sinarbali Binamarga sangat amburadul, karena kalau dianalisa terkait dengan ketinggian aspal jalan dengan pemasangan beton saluran yang tidak ada asas manfaat hanya merugikan keuangan negara.
“Dimana saluran tersebut hanya dipasang dengan cuma-cuma dan tentunya menjadi pertanyaan kami dari hasil perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan tentang pekerjaan saluran tersebut” ungkap Abdul Hatap S.Pd Ketua Umum Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa, ketika dikonfirmasi.
Menurut Hatap, pihaknya akan usut tuntas tentang penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut. Karena hasil investigasi terakhir pada bulan Dsaember 2021 dan Januari 2022, pekerjaan saluran beton dan penahan tebing jalan provinsi yang dikerjakan oleh PT Sinarbali Binakarya sangat amburadul tidak berubah tetap seperti semula.
“Padahal kami sudah mendatangi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang Binamarga Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus memberikan dukumentasi kepada PPK nya, dan apa yang kami sampaikan ini bertanggung jawab atas kebenarannya dari hasil investigasi fakta lapangan” ungkap Hatap.
Diterangkan oleh Hatap, FPPK Pulau Sumbawa akan melakukan aksi besar-besaran dan akan melanjutkan aksi di Mataram untuk mempertanyakan terkait dengan pekerjaan tersebut karena diduga bahwa ada konspirasi besar- besaran miliaran rupiah anggaran negara di tingkat oknum PPK dan kontraktor pelaksana.
“Langkah aksi yang dilakukan oleh kami lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa meminta kepada seluruh Stakeholder turun sidak lapangan berdasarkan apa kami sampaikan ini, dan agar semua publik tahu bahwa penggunaan anggaran dari hasil pajak rakyat diduga sia -sia hanya menguntungkan para oknum kontraktor dan oknum pejabat yang tidak lebih dari tikus – tikus berdasi, dan langkah tersebut akan berujung melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi” tegasnya.
Tambah Hatap, perjuangan yang akan dilakukan oleh Lembaga FPPK Pulau Sumbawa, menjadi bagian antisipasi anggaran penggunaan anggaran berikutnya tahun 2021-2022. Menurutnya, dimana di wilayah Batu Dulang menuju desa Tepal ada anggaran besar yang luar biasa terkait dengan peningkatan jalan provinsi senilai Rp 88 miliaran.
“Dan dari segi tender pekerjaan Batu Dulang menuju desa Tepal kabupaten Sumbawa tahun 2021- 2022 adalah kontraktor pelaksana yang sama yaitu PT. Sinarbali Binakarya, sementara pekerjaan Semongkat – Batu Dulang kabupaten Sumbawa tahun 2020 – 2021 diduga amburadul, dan foto hasil investigasi akan kami serahkan kepada kementerian PUPR dan KPK di Jakarta” tandasnya.
“Selanjutnya, apa yang kami sampaikan ini, kami lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa sudah mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kabid Binamarga” pungkas Hatap.
Hingga berita ini diturunkan, pers Fokus NTB masih berusaha mengkonfirmsi ke pihak terkait.
