Sumbawa, Fokus NTB – LSM Gempar NTB melakukan hearing di Dinas PRKP kabupaten Sumbawa untuk meminta klarifikasi terhadap hasil verifikasi atau seleksi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diduga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai tujuan dari program tersebut.
“Program BSPS seharusnya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kemudian rumah yang tidak layak huni namun fakta yang terjadi justru bertentangan, maka sudah sepatutnya kami selaku lembaga kontrol untuk mempertanyakan terhadap hasil kinerja dari tim yang sudah di buat PPK itu sendiri, dari hasil seleksi tersebut di nilai bahwa tim verifikasi yang di buat oleh PPK adalah tim abal-abal yang di mana hasil pekerjaan tidak sesuai dengan petunjuk teknis” jelas Rudini, S.P Ketua LSM Gempar Sumbawa, yang ditemui wartawan Fokus NTB.
Menurut Rudi, bahwa data penerima bantuan tersebut berasal dari BKKBN pusat jadi tidak bisa diganggu atau dirubah lagi, dari pernyataan tersebut jelas itu tidak mendasar dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.
“Maka dari itu kami meminta kepada PPK untuk segera melakukan Verifikasi Ulang atau mengundurkan diri ketika merasa sudah tidak mampu lagi, karena kami khawatir ketika ini di lanjutkan maka otomatis akan terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat” ungkapnya.
Lebih jauh Rudi menjelaskan, pihaknya sangat menekankan bahwa program dari kementerian PUPR ini harus benar-benar dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari program tersebut serta memperhatikan petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam menjalankan program tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti saat ini yaitu tidak tepat sasaran.
Untuk itu pihaknya meminta kepada Dinas PRKP selaku OPD yang bertanggungjawab terhadap wilayah penyelenggaraan dari program BSPS yang juga termasuk sebagai anggota tim Verifikasi untuk segera berkoordinasi dengan PPK atau pejabat yang bisa mengambil kebijakan dalam menyelesaikan persoalan yang dipermasalahkan.
“Terakhir mungkin selanjutnya kami akan bersurat ke DPRD kabupaten Sumbawa untuk meminta kami di fasilitasi untuk melakukan hearing dengan PPK dan pihak yang bertanggungjawab melaksanakan program BSPS tersebut agar apa yang kami persoalkan bisa memberikan solusi dan titik temu” pungkas Rudi.
