Lakpesdam PBNU Gelar FGD Perumusan Tematik, Regulasi dan Kebijakan Desa Inklusif di Kabupaten Sumbawa
Sumbawa Besar, Fokus NTB – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama desa pendampingan di Kabupaten Sumbawa.
FGD yang dilaksanakan melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) NGO Wilayah Tengah tersebut, bertajuk “Perumusan Tematik, Regulasi Desa dan Kebijakan”. Kegiatan berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 18 hingga 19 Agustus 2024 di Hotel Grand Sumbawa.
Bupati Sumbawa diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rachman Ansori secara resmi membuka kegiatan tersebut. Hadir pada kesempatan itu, Pengurus Lakpesdam PBNU Dr. H. Dede Permana, MA, Tim Pembelajaran Digital Azizah, Bappeda, Tim Hukum Pemda Sumbawa, Koordinator Lokal P3PD Sumbawa, Tim Teknis 1 dan 2 P3PD Sumbawa, Lakpesdam PCNU Sumbawa, dan seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Pendampingan P3PD Sumbawa.
Dr. Dede menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan dukungan selama keberlangsungan P3PD yang telah berjalan selama 3 semestar ini. Termasuk mengapresiasi atas partisipasi desa lokus program.
Ia menjelaskan, P3PD merupakan program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) yang bermitra dengan Lakpesdam PBNU. Telah banyak capaian diperoleh selama program berjalan, diantaranya telah terbit SK sekolah lapang sebanyak 223 Desa yang melibatkan pengurus sekolah lapang sebanyak 5.575 orang, sampai bulan Juni tahun 2024 telah dikuatkan kapasitas warga desa dalam perencanaan pembangunan sebanyak 7.740 orang.
Selain capaian tersebut, warga desa yang tergabung dalam sekolah lapang telah mampu mengintervensi perencanaan pembangunan desa secara aktif dengan terlibat sebagai tim perumus RKPDes serta mengadvokasi usulan kelompok rentan, perempuan dan marginal diakomodir dalam dokumen RKPDes yang bermuara pada pengesehan dokumen APBDes.
“Capain tersebut perlu didorong bersama-sama, tidak hanya pada capaian kuantitatif namun juga kualitatif, berkenaan substansi pendampingan program dalam memperkuat isu inklusi sosial dan akuntabilitas social,” ungkapnya.
Di Kabupaten Sumbawa sendiri lanjutnya, telah berjalan pada 8 desa. Di mana intervensi pendampingan tahun pertama di 4 desa, intervensi intervensi pendampingan tahun kedua di 4 desa serta lokus replikasi.
“Telah diselenggarakan kegiatan penguatan kapasitas dan keterampilan pengurus sekolah lapang di lokus lama, dan telah dilakukan kegiatan membangun mimpi perubahan di lokus baru dan lokus replikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Dr. Dede, pembangunan bukan saja berbicara pada inprastruktur seperti Gedung megah dan lain sebagainya. Melainkan, yang tidak kalah penting adalah pembangunan Sumber Saya Manusia (SDM). Bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung dan meningkati hasil dari pembangunan itu.
“Mengutip Majalah Tempo edisi Kemerdekaan RI 79, Bupati Sumbawa masuk dalam jajaran kepala daerah inspiratif. Disitu, bupati mengatakan bahwa pembangunan bukan hanya sebatas infrastruktur yang megah, tetapi tentang bagaimana membangun SDM,” ungkapnya.
“Kita semua terus membangun inprastruktur tetapi tidak lupa membagun SDM. Bagaimana semua masyarakat terlibat dan menikmati hasil pembangunan. Tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan. Kami Lakpesdam, PBNU secara umum memiliki perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia,” tambahnya.
Menurutnya, menjelang semester terakhir program ini, perlu dilakukan rembuk bersama agar apa yang belum maksimal berjalan selama ini dapat ditingkatkan. Satu hal yang penting, bagaimana keberlanjutan agenda yang sudah berjalan meskipun program ini sudah selesai.
“Kami berharap mudahan pada pertemuan ini kita bisa menghasilkan rumusan yang membawa kebaikan untuk pembangunan masyarakat di desa kita khususnya, dan umumnya pembangunan di negeri tercinta,” tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa Rachman Ansori menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Lakpesdam dan Kepala Desa serta BPD yang telah meluangkan waktu merumuskan dan mendiskusikan apa yang menjadi capaian program dan apa yang akan dilakukan di masa mendatang.
“Paling tidak, kita sudah punya dasar hukum dengan membuat kebijakan yang benar-benar melayani masyarakat,” ujarnya.
Meskin program P3PD ini berakhir ungkapnya, sesuai dengan amanat undang – undang, maka akan tetap berjalan. “Karena kita tidak ingin di desa kita ada anak-anak terlantar. Kita ingin orang-orang tua tersenyum dengan hasil kerja kita. Semuanya harus bisa menikmatinya. Inilah dasar dari program ini akan terus berlanjut,” pungkasnya.
