Perkuat Transparansi, Lakpesdam NU Gelar Pelatihan Akuntabilitas Sosial di Desa Rhee Loka
Sumbawa, Fokus NTB —Lakpesdam PCNU Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dengan menyelenggarakan Pelatihan Akuntabilitas Sosial dan Survei Kepuasan Layanan di Desa Rhee Loka. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (10/12/2024) ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.
Ketua Lakpesdam PCNU Sumbawa, Muhazi Ramadhan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi s masyarakat dalam proses pembangunan desa serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. “Dengan pelatihan ini, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya akuntabilitas sosial dan mampu mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan pemerintah desa,” ungkapnya.
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten, membahas materi seputar prinsip-prinsip akuntabilitas sosial, teknik pelaksanaan survei kepuasan layanan, serta langkah-langkah evaluasi pelayanan publik. Para peserta juga dilibatkan dalam simulasi penyusunan kuesioner dan praktik langsung survei di lapangan.
Kepala Desa Rhee Loka, Syamsudin, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan seperti ini sangat relevan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan di desanya. “Kami siap menjadikan hasil survei ini sebagai panduan dalam memperbaiki pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif yang menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan keterbukaan informasi publik, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, dan pengembangan kapasitas aparatur desa dalam melayani kebutuhan warganya.
Lakpesdam PCNU Sumbawa berharap pelatihan ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan desa yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas sosial, diharapkan muncul sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun desa yang lebih baik. (*)
