Pembangunan Ugal-ugalan oleh Developer : HMI Badko Nusra mendesak Pemda Lobar untuk Mencabut Izin pembangunan
Labuapi, Fokus NTB – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Nusa Tenggara mengeluarkan pernyataan tegas mengenai praktik pembangunan perumahan yang dilakukan oleh beberapa developer di Kecamatan Labuapi dan Kediri. Dalam konferensi pers bersama HMI Badko Nusra menekankan pentingnya pertimbangan dampak sosial dari setiap proyek pembangunan.
Ketua Pemerintahan dan Kebijakan Publik HMI Badko Nusra, Aditya Kusuma Putra, menyatakan, “Kami sangat prihatin dengan tindakan ugal-ugalan yang dilakukan oleh beberapa developer yang tampaknya lebih mementingkan keuntungan daripada dampak yang akan menimpa masyarakat. Pembangunan perumahan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dapat menimbulkan masalah serius terhadap lingkungan dan lahan produktif masyarakat,” ucapnya, Selasa (18/2/2025).
HMI Badko Nusra juga mengingatkan bahwa tindakan sembrono ini sudah melampui batas pembangunan, mereka sudah merampas merata lahan produktif masyarakat di setiap desa yang di Kecamatan Labuapi dan Kediri yang semestinya tidak dibangunkan perumahan diatas sawah.
“Karena lahan tersebut sebagai lahan lumbung pertanian masyarakat yang sesuai dengan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo terkait “Swasembada Pangan” dan tentu ini jelas melanggar, selain itu unsur tanah tempat pembangunan rawan bencana yg mengakibatkan masyarakat yg terkena dampaknya, termasuk juga merugikan konsumen yang menempati perumahan. Banyak proyek perumahan yang dibangun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,” jelasnya.
Pada 27 Desember, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) RI, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan ke perumahan yang dikelola oleh PT. Nata Alam Raya, PT. Meka Asia Property, dan PT. Permata Karya Lombok.
“Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan secara langsung kepada pihak Developer bahwa alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan tidak hanya merugikan sektor pertanian, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sosial masyarakat yang bergantung pada konsumsi beras,” ungkapnya.
Menurut Adit, mereka bebal dan terus membangun. Sebagai Kader HMI yang sedang Berkhidmat sekaligus Putra Lombok Barat sangat prihatin terhadap pembangunan yang ugal-ugalan dan besar potensi mendatangkan bencana ini.
“Oleh karena itu kami mendesak pihak berwenang Pemda Lombok Barat untuk menertibkan dan menindak tegas mencabut surat izin developer yang telah melanggar ketentuan pembangunan. Kami juga mengajak masyarakat dalam waktu dekat ini untuk konsolidasi memboikot proses pembangunan perumahan yang berada di masing-masing desa mereka Kecamatan Labuapi dan Kediri, sebagai bentuk kekecewaan kami atas kesewenangan Depelover memonopoli Tanah masyarakat yg bekerja sama dengan Pemda Lobar,” tegas Adit.
Dengan pernyataan ini, HMI Badko Nusra akan segera menindaklanjuti ke pusat melalui jalur koordinasi bersama Pengurus Besar HMI untuk bersama-sama menghentikan pembangunan yang dapat mendatangkan malapetaka bagi masyarakat. (Ubba/red)
