Perangkat Dusun Mangkir, Ahmad Nawawi dari Komisi II DPRD Sumbawa Serap Aspirasi Warga Plampang
Sumbawa, Fokus NTB – Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar oleh Ahmad Nawawi, anggota Komisi II DPRD Sumbawa dari PPP, di Dusun Sejari, Desa Plampang pada Selasa (18/02/2025), berlangsung tanpa kehadiran perangkat dusun setempat. Ketidakhadiran aparatur desa ini menjadi sorotan tajam, mengingat reses merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.
Meski demikian, warga tetap antusias dan berani menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Tiga persoalan utama yang mencuat dalam pertemuan ini adalah:
Jalan Usaha Tani (JUT): Warga mengeluhkan buruknya akses jalan tani yang menghambat distribusi hasil panen. Mereka mendesak agar pembangunan JUT tidak lagi sekadar janji, tetapi segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Sumur Bor: Banyak lahan sawah baru yang telah dibuka, tetapi tidak disertai pembangunan sumur bor sebagai sumber irigasi. Akibatnya, petani kesulitan mendapatkan air, terutama saat musim kemarau. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membangun sumur bor agar sawah yang sudah ada tidak terbengkalai.
Permodalan UMKM: Pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan akses modal, sementara UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Mereka berharap adanya kebijakan yang mempermudah akses permodalan agar usaha kecil bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Ahmad Nawawi menegaskan bahwa sebagai anggota Komisi II DPRD Sumbawa, yang membidangi ekonomi, pertanian, dan UMKM, ia akan memperjuangkan tuntutan warga dalam sidang dewan.
Tak hanya menyerap aspirasi, ia juga menyoroti dampak perselisihan politik pasca-Pilkada yang masih terasa di tengah masyarakat.
“Jangan biarkan perbedaan pilihan membuat kita kehilangan fokus dalam membangun desa. Pilkada sudah selesai, sekarang saatnya bekerja. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar wacana!” tegasnya.
Ketidakhadiran perangkat Dusun Sejari dalam reses ini dinilai sebagai bentuk kurangnya kepedulian aparatur desa terhadap aspirasi warganya sendiri. Namun, Ahmad Nawawi memastikan bahwa semua suara masyarakat akan tetap dibawa dan diperjuangkan di DPRD, agar tidak lagi terabaikan oleh kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat.
