Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Lito, FPPK Pulau Sumbawa Minta Kejari dan Inspektorat segera Tindak Lanjut
Sumbawa Besar, Fokus NTB – Berdasarkan adanya tanggapan dari Pemerintah Desa Lito (Kepala Desa) bahwa laporan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Sumbawa dan tembusan kepada Inspektorat kabupaten Sumbawa tidak memiliki dasar hukum.
Abdul Hatab, Ketua Umum DPP FPPK Pulau Sumbawa merespon tanggapan yang disampaikan oleh kepala desa Lito.
“Jadi apapun konsekuensi secara hukum karena dari dasar laporan tersebut tentunya memiliki dasar hukum, dan merupakan hasil investigasi sidak lapangan bersama warga masyarakat desa Lito, bukan berati ambal – ambal,” ucap Abdul Hatab, Kamis (20/2/2025).
Ia juga merespon tanggapan oknum Kades Lito yang dianggap laporan DPP FPPK Pulau tidak sesuai.
“Silahkan nantinya dipertanggungjawabkan didepan hukum jika semua dugaan yang apa ditemukan oleh DPP FPPK Pulau Sumbawa tidak sesuai, sekali lagi dipertanggung jawabkan,” jelasnya.
Lanjut Abdul Hatab, Kades Lito terkesan meremehkan DPP FPPK Pulau Sumbawa yang dianggap tidak memiliki alat bukti.
“Dalam tanda kutip ” disayangkan DPPK FPPK Pulau Sumbawa tidak memiliki dasar hukum yang akurat dan DPP FPPK Pulau Sumbawa tidak profesional”, artinya hal tersebut seakan – akan lembaga FPPK Pulau Sumbawa tidak memiliki alat bukti, intinya silahkan pertanggung jawabkan atas dugaan penggelapan anggaran dana desa dan penggelapan anggaran BUMDes Lito di depan hukum,” ungkapnya.
DPP FPPK Pulau Sumbawa dalam waktu dekat akan melakukan gerakan aksi demontrasi bersama masyarakat desa Lito.
“DPP FPPK akan mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa untuk segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta ditetapkan tersangka oknum yang melakukan penggelapan anggaran dana desa dan anggaran BUMDes, dan tangkap oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum atas penyalagunaan anggaran dana desa, dan DPP FPPK Pulau Sumbawa akan kawal laporan tersebut sampai ditetapkan sebagai tersangka seperti kasus RSUD Sumbawa, dengan cara mendesak melalui kegiatan aksi di kantor Kejari Sumbawa segera ditetapkan tersangka,” tegas Abdul Hatab.
Diakhir, DPP FPPK Pulau Sumbawa fokus terhadap dugaan penggelapan dana desa dan dana BUMDes desa Lito berdasarkan SOP Kejaksaan Negeri Sumbawa.
“Dan ada beberapa laporan yang masuk di kami DPP FPPK Pulau Sumbawa terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dana desa Labuhan Ijuk dan desa Ngeru, yang saat ini sedang digarab, kami kumpulkan data-data dan bukti fulbaket,” tutupnya.
