Jagung Menumpuk di Gudang, Ahmad Nawawi Minta Bulog Cari Solusi Nyata

Sumbawa, Fokus NTB – Suara lantang Ahmad Nawawi memecah suasana serius dalam ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu, (16/04/2025). Legislator yang dikenal vokal membela petani itu memperingatkan Perum Bulog agar tak hanya berpaku pada kuota ketika menyerap hasil panen jagung rakyat.
“Kalau bicara dasar hukum, Bappenas sudah keluarkan kebijakan: Bulog jadi pelaksana penyerapan jagung dari petani dengan harga Rp5.500 per kilogram jagung pipil tanpa kadar air. Tapi kuotanya hanya 23 ribu ton. Lalu, bagaimana jika kuota itu habis?” ujar Nawawi. Ia menegaskan bahwa Bulog harus menyiapkan langkah alternatif, agar panen petani tak dibiarkan menumpuk tanpa pembeli.
Rapat yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa itu turut dihadiri berbagai pihak. Dari unsur pemerintah daerah tampak perwakilan Dinas Pertanian, Koperindag, Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian dan SDA. Hadir pula Kepala Perum Bulog Sumbawa, para pengusaha Corn Dryer, sejumlah kepala desa sentra jagung seperti Lenangguar, Suka Damai, Jaya Makmur, dan Dete, serta perwakilan Gapoktan Sesopo Ate dari Labuan Ijuk. Unsur keamanan juga tampak hadir—Polres dan Dandim Sumbawa.
Ketua Komisi II, I Nyoman, S.IP, memimpin langsung rapat tersebut, didampingi Sekretaris Zohran dan anggota lainnya: H. Andi Mappeleppui, Ademudhita Noorsyamsu, S.AP, Muhammad Zain, S.IP, Ridwan SP., M.Si, Ida Rahayu, S.AP, Juliansyah, SE, dan Ahmad Nawawi. Dari Komisi lain, hadir pula H. Rusdi (Komisi III) dan Sukiman K., S.Pd.I (Komisi IV).
Di akhir forum, Komisi II melahirkan lima rekomendasi yang ditujukan kepada Bulog dan Pemerintah Daerah. Pertama, meminta Bulog segera mengosongkan stok jagung tahun 2024 yang mencapai 26.000 ton melalui penjualan langsung. Kedua, menyerap hasil panen petani sesuai HPP Rp5.500 per kilogram. Ketiga, menambah kuota pembelian jagung di Sumbawa. Keempat, mendorong pengusaha pengering jagung memberi ruang setara kepada UMKM, pelele, dan petani kecil untuk menjual jagung ke gudang. Kelima, mendorong sinergi antara Bulog, pemerintah, dan pengusaha Corn Dryer untuk pengadaan cadangan jagung pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal teknis pengadaan. Ini soal keberpihakan pada petani yang selama ini menanggung risiko paling besar dalam rantai pasok,” kata Nawawi.
Komisi II berencana melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi ini. Mereka tak ingin suara petani hanya bergema di ruang rapat, lalu hilang tak bersisa saat panen tiba.