Diduga Tak Tepat Sasaran, Warga Desa Lito Desak Hentikan Pembangunan Rumah Korban Banjir
Sumbawa, Fokus NTB – Rapat penting terkait pembangunan rumah korban banjir di Desa Lito memanas, Senin (16/9) pagi. Pertemuan yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) itu dihadiri Kabid PRKP Alwan Patawari S.T., Kepala Desa Lito, perwakilan masyarakat, serta pemuda Muhammad Sadam.
Warga menuntut transparansi atas pembangunan enam unit rumah bantuan banjir. Dua rumah diprotes karena dinilai tidak sesuai kondisi lapangan. “Pemerintah desa tidak serius memetakan prioritas. Dua rumah yang dibangun tidak masuk kategori terdampak banjir berat maupun ringan,” tegas
Samsul Bahri, perwakilan warga. masyarakat pun sepakat untuk penghentian pembangunan rumah 6 tersebut Kepala Desa Lito menjelaskan bahwa tahun 2023 pihaknya telah mengusulkan 60 rumah, namun hanya 27 yang diverifikasi PRKP. Dari jumlah itu, baru enam yang terealisasi tahun ini.
Kabid PRKP menolak penghentian pembangunan. Ia menegaskan pengerjaan harus berjalan karena berkaitan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Jika dua rumah dihentikan, 27 korban banjir yang terdata bisa terancam tidak lagi menerima bantuan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan pemuda Muhammad Sadam menawarkan dua opsi: menunda pengerjaan sementara atau pemerataan sesuai data yang ada. Ia juga menuntut investigasi ulang agar polemik tidak terus berulang. “Harus ada komitmen tertulis hitam di atas putih. Kalau tidak, masyarakat akan terus dirugikan,” tegasnya.
Sadam mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, guna meminimalisir kejadian seperti ini, serta meminta kepada pemerintah desa untuk mempertimbangkan dengan baik segala bentuk keputusan yang akan di ambilUsai rapat, pihak PRKP bersama desa dan masyarakat turun langsung ke Dusun Lito B dan Lito Jam. Hasil investigasi ulang memunculkan tambahan nama penerima bantuan yang sebelumnya tak tercatat, di antaranya M. Tayeb, Musmuliady, Samsul Bahri, Subhan, Ismal, dan Jumaini.
Masyarakat memastikan akan terus mengawal janji Kabid PRKP hingga realisasi bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi korban banjir.
