Belanja Tak Terduga, Masalah yang Selalu Terduga: Saatnya DPRD NTB Bertindak Tegas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memegang peran penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai arah dan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi kunci utama agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.
Namun, hingga kini, masih banyak catatan terkait kinerja pengawasan DPRD NTB, terutama dalam hal evaluasi program pembangunan dan penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT). Dana ini, yang seharusnya digunakan untuk keadaan mendesak seperti bencana atau krisis, kerap menimbulkan tanda tanya karena minimnya transparansi dan pengawasan ketat.
Tantangan yang Belum Tuntas
Beberapa hal membuat kinerja pengawasan DPRD NTB belum maksimal. Pertama, kemampuan analisis anggaran dan kebijakan sebagian anggota dewan masih terbatas. Banyak laporan keuangan atau capaian pembangunan yang hanya dibahas secara administratif tanpa penelusuran mendalam.
Kedua, koordinasi antar lembaga pengawas juga belum optimal. Hubungan antara DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat sering berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, temuan yang seharusnya bisa segera ditindaklanjuti justru berlarut-larut.
Ketiga, rendahnya transparansi hasil pengawasan membuat publik sulit ikut menilai kinerja dewan. Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk mendorong akuntabilitas.
Dana Tak Terduga yang Sering Jadi Sorotan
Pos belanja tidak terduga (BTT) sering kali menjadi perhatian publik karena sifatnya yang fleksibel dan cepat digunakan. Di sisi lain, fleksibilitas inilah yang membuka celah penyalahgunaan.
Kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa BTT kerap digunakan untuk kegiatan yang sebenarnya bisa direncanakan dalam anggaran reguler, bukan kondisi darurat.
DPRD NTB perlu memperkuat pengawasan dengan memastikan setiap penggunaan dana BTT disertai laporan rinci, audit cepat, dan evaluasi pasca pelaksanaan. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari pos darurat harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.
Saatnya DPRD NTB Naik Kelas
Sudah saatnya DPRD NTB meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasannya. Ada beberapa langkah penting yang bisa ditempuh:
Pelatihan teknis dan analisis anggaran bagi anggota dewan agar tidak hanya mengandalkan pandangan politis, tetapi juga data dan logika kebijakan.
Pemanfaatan teknologi informasi, misalnya dengan membuat sistem digital yang bisa memantau proyek pembangunan dan realisasi anggaran secara real time.
Kolaborasi dengan masyarakat sipil dan media agar proses pengawasan lebih terbuka dan partisipatif.
Keterbukaan hasil pengawasan kepada publik, bukan hanya disimpan dalam dokumen internal.
Fungsi pengawasan tidak akan berjalan efektif jika hanya dilakukan di ruang rapat. Ia harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan publik, akademisi, dan lembaga kontrol sosial lainnya.
Penutup
Peningkatan kualitas kinerja DPRD NTB bukan sekadar soal citra lembaga, melainkan soal kepercayaan rakyat terhadap demokrasi lokal. Pengawasan yang kuat dan transparan akan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan sempit.
Kini saatnya DPRD NTB membuktikan diri bahwa mereka bukan hanya “stempel” kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar pengawal kepentingan rakyat dan penjaga moral anggaran daerah.
Penulis: Ramadhan Ubba, Ketua Umum Gerakan Pemuda Oposisi (Gerposi).
