Ketuk Hati Pemerintah, Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB Duduk Bersila di Kantor BKD
Mataram, Fokus NTB — Suasana Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Selasa pagi 25 November 2025, terasa berbeda. Puluhan anggota Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB duduk bersila dengan tertib dan tenang, menyampaikan aspirasi melalui cara yang damai namun sarat makna: mengetuk hati pemerintah agar membuka kembali peluang bagi honorer non-data base yang selama ini belum mendapatkan kepastian status.
Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyambut peluang baru berupa skema PPPK Paruh Waktu Tambahan, skema yang dinilai dapat menjadi jalan keluar bagi honorer non-data base yang sebelumnya tidak terakomodir.
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi memaparkan hasil audiensi mereka bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta.
Irfan, Koordinator Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB, menegaskan bahwa peluang ini bukan sekadar kabar baik, tetapi sebuah langkah konkret yang dapat ditempuh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali honorer non data base yang tidak dapat terakomodir sebelumnya pada skema PPPK Paruh Waktu Tambahan, dengan mengajukan surat permohonan tambahan yang melampirkan nama-nama yang dimohonkan beserta surat pernyataan kesanggupan penggajian oleh daerah tersebut,” ucap Irfan, Selasa (25/11/2025).
Pernyataan ini mendapat respons positif dari pihak BKD NTB. Kepala Bidang PPI BKD NTB, Rian Priandana menyambut baik informasi tersebut dan menegaskan bahwa BKD pada prinsipnya siap membersamai perjuangan honorer 518.
Irfan juga menekankan bahwa langkah ini membutuhkan arahan kepala daerah.
“Kami akan sampaikan peluang ini kepada Pak Gubernur, dan melakukan follow up kepada MenPAN-RB atas informasi ini,” jelasnya.
BKD menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti informasi dari Aliansi, termasuk memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat berlangsung sesuai prosedur.
Aksi duduk bersila para honorer ini menjadi simbol kesabaran, keteguhan, sekaligus harapan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat agar peluang yang telah dibuka pemerintah pusat tidak berlalu begitu saja.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah. Honorer menunggu tindak lanjut nyata sebagai bentuk keberpihakan untuk ratusan pengabdi yang selama ini setia menjaga layanan publik di NTB. (Alex/red)
