Lombok Timur, Fokus NTB – Dugaan penganiayaan terhadap seorang aktivis oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) di Lombok Timur pada Kamis (22/1/2026) memicu reaksi keras. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Lombok Timur menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk premanisme yang dilakukan oleh aparatur negara.
Ketua IPNU Lombok Timur, Asraful Habib, menegaskan bahwa aktivis memiliki hak konstitusional untuk bersuara. Menurutnya, tindakan represif tidak memiliki tempat dalam sistem demokrasi.
”Aparat seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru melakukan tindakan represif,” tegas Asraful dalam pernyataan resminya, Sabtu (24/1/2026).
IPNU mendesak pihak kepolisian segera bertindak cepat dengan melakukan investigasi transparan. Mereka menuntut agar oknum yang terlibat diproses hukum secara adil. Selain itu, evaluasi menyeluruh di internal APH dinilai mendesak agar pendekatan humanis lebih diutamakan ketimbang kekerasan.
