Sumbawa, Fokus NTB – Konveyor Dodo Rinti–Batu Hijau yang direncanakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara bukan sekadar infrastruktur logistik. Ia adalah arteri raksasa kapitalisme ekstraktif—alat untuk memindahkan kekayaan bumi Sumbawa ke pusat-pusat akumulasi modal global.
Dari sudut pandang modal, konveyor adalah efisiensi: memotong biaya angkut, mempercepat produksi, memastikan pasokan konsentrat tembaga dan emas mengalir ke rantai suplai global. Dari sudut pandang rakyat, ia adalah pembatas ruang, pemotong jalur hidup, dan simbol pemisahan antara mereka yang menghasilkan nilai dan mereka yang meraupnya.
Dokumen AMDAL Elang Project seharusnya menjadi alat kontrol publik. Namun dalam logika proyek besar, AMDAL sering direduksi menjadi stempel legalitas, bukan peta dampak yang jujur.
Pertanyaan yang belum dijawab: apakah rencana konveyor masuk kajian awal AMDAL atau diselundupkan sebagai adendum minim sorotan? Bila yang terjadi adalah opsi kedua, maka ini bukan hanya pelanggaran prosedur—ini adalah teknik pengaburan agar publik tidak sempat membangun resistensi.Kedaulatan daerah bukan retorika kosong; ia adalah soal siapa yang mengatur ruang dan sumber daya. Konveyor akan mengunci tata ruang selama puluhan tahun, mengalihkan fungsi ruang dari kebutuhan rakyat ke kepentingan ekstraksi.
Jika izin diberikan tanpa syarat politik yang keras, kita menyaksikan reverse planning: bukan daerah yang mengatur proyek, tapi proyek yang mendikte daerah. Inilah mekanisme halus perampasan—menggunakan instrumen hukum dan perencanaan untuk melayani modal.DPRD dan Pemda Sumbawa seharusnya tidak menjadi notaris yang mengesahkan kehendak korporasi. Mereka harus menjadi aktor politik yang mengembalikan kontrol. Agenda politiknya jelas:
1. Memaksa integrasi konveyor ke AMDAL Elang Project dengan uji publik yang partisipatif.
2. Memastikan free, prior, informed consent (FPIC) masyarakat adat dan desa terdampak.
3. Menetapkan skema pembagian manfaat (benefit sharing) yang terukur dan mengikat.
4. Mengunci mekanisme pemulihan lingkungan pasca-operasi.
5. Menggunakan Pansus DPRD sebagai gatekeeper yang tidak memberi “izin politik” tanpa terpenuhinya syarat tersebut.
Pertarungan atas konveyor AMNT adalah miniatur pertarungan yang lebih besar: siapa yang memegang kendali atas masa depan Sumbawa rakyatnya atau kapital besar.Jika kita membiarkan konveyor ini melaju tanpa syarat, kita sedang membangun jalan tol untuk modal dan menutup jalan untuk kedaulatan rakyat. Tapi jika kita menguncinya dengan syarat politik, kita mengubahnya dari simbol perampasan menjadi bukti bahwa Sumbawa bisa memaksa modal tunduk pada rakyat.
Sejarah menunjukkan, kedaulatan tidak pernah diberikan; ia diambil, dipertahankan, dan dipertajam lewat keberanian politik. Konveyor AMNT adalah salah satu ujiannya.
