Survey Lokasi Jalan Lintas Nangatumpu – Soro, Ketua DPRD Dompu : 2 Desa Akan Ikut Mengawasi Hutan
Dompu, FokusNTB – Minggu (21/6) Bupati Dompu bersama pejabat Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) provinsi NTB, serta para pejabat dari Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu melakukan survei jalan terkait rencana pembuatan Jalan Lingkar Laut Soro – Nangatumpu. Ikut serta dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati H.Syahrul Parsan ST MT, Ketua DPRD Andi Bachtiar A.Md.Par dan beberapa pejabat utama Pemerintah Daerah Dompu. Survey dilakukan dengan menggunakan kapal nelayan menuju laut Teluk Saleh. Perjalanan dimulai dari dermaga Soro dengan rute menyusuri pinggiran laut Teluk Saleh. Kemudian survey berakhir di pantai Nangatumpu.
Sesampainya di Pantai Nangatumpu yang merupakan titik lokasi survey terakhir, Bupati Dompu dan rombongan dijamu Kepala Desa Nangatumpu sembari istirahat sebelum kembali lagi ke Soro. Kami mengkonfirmasi kepada Ketua DPRD Andi Bachtiar mengenai survey tersebut.
Andi Bahtiar mengatakan bahwa survey ini merupakan tindak lanjut wacana dan janji kampanye AKJ – SYAH sebelumnya. Menurutnya, dengan sering terjadinya longsor di Nangatumpu ini diperlukan jalan alternatif yang bisa memberikan dampak yang multi dimensi buat masyarakat disamping sebagai alat transportasi, tetapi juga harus memberi manfaat nilai ekonomi. “Karena disini tanahnya subur kita mengarahkan agar ada agro wisata. Nanti akan ditanam dengan pohon buah-buahan, di sepanjang pantai ini kita buatkan untuk wisata kulinernya” ungkap Andi.
Lanjut Andi, survey dilakukan bersama dengan BKPH karena kawasan hutan yang akan dipakai puluhan hektar. “Jadi ada batasan-batasan penggunaan kawasan hutan untuk jalan” ujarnya.
Dilibatkannya semua elemen mulai dari BKPH, Dinas Lingkungan Hidup, PUPR untuk perencanaan karena ketergantungan terhadap dana transfer cukup tinggi maka akan menggunakan dana lokasi khusus. “Nah tentu dalam mengajukan proposal nanti kita harus membuat mappingnya dulu, dampak positifnya apa saja termasuk untuk peningkatan ekonomi, pendapatan masyarakat, untuk pariwisata, untuk kenyamanan perjalanan. Karena di sini jauh lebih bagus kalau itu perlu dilakukan karena kita terbentur anggaran. Itu sekarang yang kita kemas” tuturnya. Beliau juga menginformasikan bahwa akan dilakukan survey yang lebih teknis lagi oleh dinas terkait.
Kemudian untuk antisipasi perladangan liar maka akan ada perhatian khusus kawasan sekitar yang dilalui jalan tersebut. Andi menyampaikan akan membuat kerjasama juga antar 2 desa yaitu desa Nangatumpu dan desa Soro yang memiliki wilayah dilalui rute jalan nantinya. “Nanti akan diintegrasikan komitmennya itu bahwa kebersamaan 2 desa ini untuk mengawasi hutan, disamping kita berkoordinasi dengan BKPH. Karena pertimbangannya kalau ditahun awal saja kita sudah mampu memastikan mereka tidak melakukan perladangan liar karena bila ini akan menjadi akses nasional nantinya, semua orang bisa melihat tanpa harus disembunyikan” terangnya.
Masih lanjut Andi, bila dibiarkan masyarakat melakukan perladangan liar dan sebagainya itu juga menjadi citra buruk buat Dompu. Maka selain penegakan hukum tentu edukasi kepada petani juga akan dilakukan ditahap awal, pendekatan persuasif, memberikan pemahaman agar tidak melakukan itu. Kalau pun pada akhirnya jalan itu buntu tidak ditemukan solusi, maka tidak ada cara lain selain penegakan hukum itu jalan, yang kami yakini jika itu jalan maka akan berdampak pada timbulnya efek jera dari masyarakat yang lainnya, karena lingkupnya kecil sangat mudah dikontrol. Itu juga menjadi alternatif pertimbangan kita.
“Kalau dalam perjalanannya pemanfaat dan memberi dampak ekonomi lebih baik, maka 2 jalur gak apa apa asalkan tidak mematikan perekonomian disini. Karena dampaknya serius karena kita tidak bisa menjamin tahun depan longsor tidak terjadi lagi” pungkasnya.
