Honorer 518 Pemprov NTB Menggugat, Pasang Spanduk Tuntutan di Depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur NTB
Mataram, Fokus NTB – Minggu, 9 November 2025, perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer 518 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi simbolik dengan memasang spanduk berisi tuntutan didepan Kantor DPRD Provinsi NTB dan Kantor Gubernur NTB.
Aksi bertajuk “Honorer 518 Pemprov NTB Menggugat” ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan kepastian atas nasib ribuan tenaga honorer menjelang rencana penghapusan status honorer pada tahun 2026.
Dalam spanduk yang terbentang, para honorer menuliskan berbagai tuntutan seperti “Tolak PHK 2026, Pastikan Nasib Kami Honorer 518 Tetap Mengabdi”, hingga “Gubernur dan DPRD NTB Harus Hadir Membela Abdinya.”
Koordinator Honorer 518, Irfan, menyampaikan bahwa aksi tersebut adalah bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan jasa para honorer yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik di lingkungan Pemprov NTB.
“Kami tidak menolak aturan, tapi kami menolak ketidakpastian. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru membiarkan kami terancam dirumahkan di tahun 2026,” ujar Irfan di sela kegiatan, Minggu (9/11/2025).
Menurutnya, para honorer 518 meminta dukungan dari DPRD Provinsi NTB untuk memperjuangkan keberlanjutan tenaga honorer dalam formasi kepegawaian yang lebih jelas, baik melalui mekanisme PPPK Paruh Waktu maupun kebijakan alternatif daerah.
“Kami percaya DPRD memiliki fungsi pengawasan dan keberpihakan terhadap rakyat. Kami hanya menuntut kepastian agar pengabdian kami diakui secara sah dan tidak diputus sepihak,” tambahnya.
Aksi simbolik itu berlangsung tertib dan mendapat perhatian masyarakat yang melintas di sekitar kantor pemerintahan. Spanduk-spanduk yang dipasang menjadi penanda bahwa perjuangan para honorer 518 belum berakhir dan akan terus dilanjutkan hingga ada kebijakan yang berpihak pada mereka. (Alex/red)
