Zulkieflimansyah: Industrialisasi NTB Sejahterakan Masyarakat Sejalan Prinsip Ekonomi Islam
Mataram, Fokus NTB – Gubernur Dr H Zulkieflimansyah SE, M. Sc mengatakan, ekonomi yang ingin tumbuh mengharuskan industrialisasi. Di NTB, industrialisasi adalah kesadaran untuk tidak membeli barang jadi namun mengolah bahan mentah menjadi komoditas lokal sehingga dalam prosesnya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip ekononi Islam.
“Dengan sentuhan teknologi, harus makin banyak bahan mentah yang ditemukan dan diolah menjadi produk baru sebagai nilai tambah”, jelas Gubernur saat memberikan sambutan pada kuliah umum Gubernur Jawa Timur, Dr Hj Khofiffah Indar Parawansa tentang ekonomi Islam di depan civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB di Hotel Primepark, Mataram, Rabu (19/01).
Berkaitan dengan ekonomi Islam, Gubernur menjelaskan, menariknya ekonomi Islam menurut pakar, siklus perputarannya seperti lingkaran yang dapat dimulai dari arah mana saja. Tidak seperti teori ekonomi konvensional yang persamaannya bersifat linear, ekonomi dalam Islam,, lanjut Gubernur, memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk sejahtera bersama.
Sementara itu, Gubernur Khofifah yang juga Ketua PB NU ini menjelaskan program program ekonomi Islam yang sedang dikerjakan diantaranya, industri berbasis pesantren dengan one pesantren one product, sistem informasi produk halal dan ekonomi berbasis masjid dengan program zakat produktif.
“Saya meyakini epicentrum Islam akan berangkat dari Indonesia bukan saja karena jumlah penduduk Muslim yang besar tapi infrastruktur ekonomi Islam ada sejak lama”, sebut Khofifah.
Oleh sebab itu, Pemprov Jatim sedang membangun Indonesian Islamic Park di Madura yang menyimpan koleksi sejarah Islam dan manuskrip pengetahuan tentang Islam.
” NTB dan Jatim juga bekerjasama menghidupkan UMKM dengan menawarkan Kawasan Industri Halal di Sidoarjo yang akan segera dibangun di NTB”, jelasnya.
Peserta kuliah umum dihadiri pula oleh pengurus NU se kabupaten/ kota se NTB, pimpinan pondok pesantren dan nahdliyin. (jm/diskominfotik)
