Sumbawa Besar, Fokus NTB – Menindaklanjuti hasil hearing Senin (24/1) LSM Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa menyampaikan Ketua DPRD Sumbawa memberikan solusi.
Dimana Ketua DPRD akan bersurat ke partai politik oknum bersangkutan. Guna memberitahukan pihak partai bahwa ada oknumnya yang sudah menjadi terpidana dan akan menanyakan sikap dari partai tersebut terhadap oknum bersangkutan.
Abdul Hatap S.Pd, ketua Umum FPPK Pulau Sumbawa sekaligus sebagai Kordinator Umum Aksi (KORDUM), dalam hal ini meminta kepada Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbawa, untuk segera memberikan jawaban dari surat perihal tanggapan partai politik yang sudah dikirim kepada partai politik DPC PKB Kabupaten Sumbawa.
Sambung Hatap, sapaan akrabnya, Surat permintaan tanggapan partai politik nomor : 200/016/DPRD/1/2022 yang sudah dikirim kepada partai politik DPC PKB Sumbawa, sampai dengan hari ini lembaga FPPK Pulau Sumbawa belum menerima jawaban dari pimpinan DPRD Sumbawa, karena surat tersebut sudah 12 hari lamanya dikirim.
“Mungkin surat tersebut dikirim ke negara australia bukan dikirim kepada partai politik DPC PKB Sumbawa” katanya setengah bercanda.
Selanjutnya, hal ini lembaga FPPK Pulau Sumbawa melakukan mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPRD Sumbawa, karena diduga adanya permainan – permainan pembelaan terhadap anggotanya. Dan diduga melakukan konspirasi jahat untuk melindungi anggotanya yang sudah berstatus pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 254/Pid.B/2021/PN.Sbw.
“Karena surat perihal tanggapan partai politik tersebut seharusnya sudah ada jawaban dari partai politik DPC PKB Sumbawa, tapi kami sampelai saat ini belum ada tangapan dari partai politik” ungkap Hatap.
Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa dalam hal ini menyatakan sikap, apabila pimpinan DPRD Sumbawa belum memberikan jawaban dari surat perihal tanggapan partai politik.
“Kami lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa akan turun aksi akbar untuk gedor kantor DPRD Sumbawa, karena Pimpinan DPRD Sumbawa diduga telah melakukan persengkongkolan jahat untuk melindungi anggotanya yang sudah bersetatus pidana” tegas Hatap.
