Sumbawa, Fokus NTB – Abdul Hatap, S.Pd Ketua Umum Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa sangat kecewa dengan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa. Dimana kepentingan masyarakat diduga telah diabaikan dan tidak direspon, karena lebih mementingkan adanya kegiatan MXGP yang mendunia. Salah satu contoh yaitu permohonan masyarakat desa Labuhan Alas.
keberadaan tambak udang
Sambung Hatap, masayarakat bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuhan Alas, sebelumnya sudah bersurat kepada bapak Bupati Kabupaten Sumbawa. Bahkan mendatangi Asisten Bupati terkait permohonan masyarakat untuk membenahi adanya oknum pengusaha budi daya tambak udang di desa labuhan alas yang mengakibatkan banjir di desa Labuhan Alas.
Lanjut Hatab, didalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa masyarakat meminta kepada Bupati Sumbawa untuk dapat membantu, membenahi dan merespon terkait dengan adanya oknum pengusaha budidaya tambak udang yang tidak menghargai apa yang menjadi keputusan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang tambak.
Oknum tersebut diduga telah mempersempit jalan keluar air dari gunung kedalam laut, sehingga mengakibatkan banjir dilingkungan desa Labuhan Alas.
“Dimana atas permohonan yang diajukan oleh pemerintah desa labuhan alas tersebut, baik secara bersurat kepada bapak Bupati Sumbawa, maupun bertatap muka secara langsung dengan bapak asisten Bupati, diduga telah diabaikan dan tidak direspon karena sampai dengan hari ini belum ada sama sekali penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sumbawa” ujar Hatap.
Masih Hatap, dari hasil analisa pihaknya, sehingga timbul sebuah pertanyaan kepada pemerintah daerah, apakah pemerintah daerah (Bupati) Sumbawa mementingkan MXGP atau mementikan kepentingan masayarakat.
“Karena masyarakat desa labuhan alas saat ini sangat membutuhkan kepedulian bapak bupati sumbawa, dimana oknum pemilik tambak tersebut sangat tidak menghargai atas keputusan pemerintah desa dan BPD desa Labuhan Alas. Kalau memang pemerintah daerah Sumbawa mengabaikan hal tersebut, maka siapa yang akan menjamin atau yang bertanggung jawab ketika masyarakat yang langsung mengambil tindakan secara paksa untuk melakukan penutupan tambak tersebut. Apabila terjadi penurupan paksa yang dilakukan oleh masyarakat, maka besar kemungkinan akan adanya terjadi get-getan dan besar kemungkinan pertumpahan darah” tegas Hatap.
Lanjut, pada saat banjir melanda masayarakat labuhan alas, pemerintah kecamatan alas, pemerintah desa labuhan alas, dan BPD labuhan Alas, beserta Kapolsek Alas mendatangi oknum pengusaha budidaya tambak udang untuk diminta secara hati nurani memperluas untuk membuka saluran aliran air seluas 3 meter samping kanan, dan 3 meter samping kiri, agar air turun dari gunung tersebut langsung keluar ke dalam laut. Tapi oknum pengusaha tambak udang sama sekali tetap bertahan dan tetap melawan untuk tidak memberikan apa yang menjadi permintaan pemerintah setempat.
Jadi harapan masyarakat, pemerintah daerah Sumbawa bukan hanya mendatangi lokasi untuk melihat kondisi dilapangan, akan tetapi disertai dengan tindakan yang sangat diharapkan oleh masayarakat desa labuhan alas.
“Apabila pemerintah daerah lama mengambil tindakan besar kemungkinan masayarakat desa labuhan alas akan turun demontrasi ke kantor Bupati Sumbawa” pungkas Hatap.
