Sumbawa, Fokus NTB – Selasa (7/6), lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa melakukan aksi segel kantor PPK 2.3 Satker PJN II wilayah Nusa Tenggara Barat, dikonfirmasi Fokus NTB.
Abdul Hatap.S.Pd ketua umum FPPK Pulau Sumbawa menyampaikan, bahwa tidak akan berhenti melakukan aksi dikantor PPK 2.3, sampai ada kejelasan dan jawaban yang kongkrit terkait dengan pekerjaan padat karya tunai (P2KT) tahun 2021 – 2022.
Dimana kegiatan aksi Front Lembaga Peduli Keadilan (FPPK) Pualu Sumbawa yang laksanakan ke 4 kalinya tersebut dikantor PPK 2.3 Satker Pjn II Wilayah Provinsi -NTB Sumbawa merupakan bagian dari akumulasi kekecewaan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) 2.3 Satker PJn II Wilayah Provinsi- NTB, dan serta jajaran pegawainnya yang tidak pernah ada dikantor.
Masih Hatap sapaan akrabnya, penyegelan kantor menggunakan bambu yang dilakukan oleh FPPK Pulau Sumbawa, karena sangat kesal.
“Karena sudah berulang kali sampai ke empat kalinya kita dari lembaga mendatangi kantor PPK 2.3 Satker PJN II Wilayah Provinsi NTB, satupun penghuni kantor tidak pernah ada, bahkan pimpinan atau kordinator lapangan serta pegawainnya yang berada dikantor zong, sementara penghuni kantor tersebut sudah digaji oleh negara dari hasil pajak rakyat untuk melayani publik, bukan untuk mencuri uang rakyat” ungkapnya.
selanjutnya Kami Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa tidak akan berhenti melakukan Aksi bila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pjn II Wilayah Provinsi NTB belum ada penjelasan atau jawab terkait dengan pekerjaan padat karya tunai (P2KT) tahun 2021dan 2022.
Kemudian Hatap juga menceritakan bahwa yang paling parah pejabat pembuat komitmen (PPK) 2.3 dan oknum kordinator lapangan (Korlap) telah memperalat hasil keringat orang untuk dijadikan pengawas eksternal mengawasi pekerjaan padat karya tunai (P2KT) tahun anggaran 2021.
“Sampai hari ini tidak diberikan upah atau gaji orang tersebut selama 6 bulan, jadi kami sampaikan sangat biadab, oknum Kordinator lapangan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) 2.3” tukas Hatap.
Sampai berita ini diturunkan pers Fokus NTB belum bisa mengkonfirmasi ke PPK 2.3, karena beliau tidak berada di tempat.
