Belum Ada Kepastian dari PT.SJR, Tonil Saeran: Masyarakat akan Boikot Area Pertambangan
Tonil Saeran (dok/ist.)
Sumbawa, Fokus NTB – Ketua LSM Gerakan Moral Penyambung Aspirasi Rakyat (Gempar) , Tonil Saeran mengecam sikap PT Sumbawa Juta Raya (SJR) yang lebih memilih menggunakan akses laut daripada menggunakan akses jalan kabupaten yaitu kecamatan Lantung dan Ropang. Tonil Saeran juga meminta Pemda Sumbawa untuk segera menyelesaikan infrastruktur jalan kecamatan Lantung dan Ropang termasuk jalan menuju area pertambangan.
Menurutnya, permintaan ini bukan tanpa alasan. Karena selain tuntutan masyarakat setempat, di wilayah tersebut juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang nantinya dapat menjadi pendapatan daerah.
“Kebijakan PT SJR menggunakan transportasi laut itu tidak ada manfaat sama sekali bagi masyarakat khususnya masyarakat Lantung dan Ropang,” ujarnya, Jumat (28/2/2025).
Tonil Saeran juga berharap kepada Bupati Sumbawa yang baru dilantik agar dapat memperhatikan hal ini.
Lokasi Tambang PT.SJR di wilayah kecamatan Lantung dan Ropang (dok.)
“Karena potensi sumber daya alam di wilayah tersebut sangat besar dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, infrastruktur jalan yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan akses jalan yang baik, dapat mempermudah aksesibilitas, transportasi, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Infrastruktur jalan yang baik akan membuka akses bagi masyarakat untuk membawa hasil bumi mereka baik gabah, Jagung ke pasar, serta mempermudah akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, jalan yang baik juga akan menarik investor untuk datang dan mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, dengan adanya perhatian dari Bupati Sumbawa yang baru diharapkan pembangunan jalan di Kecamatan Lantung dan Ropang dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan. “Pembangunan jalan ini nantinya juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Senada, Anggota DPRD Sumbawa Juliansyah, mendesak PT Sumbawa Juta Raya (SJR) agar segera menyelesaikan infrastruktur jalan yang ada di wilayah setempat. Menurut Jul, PT SJR sudah lama melakukan investasi di Sumbawa, namun hingga saat ini akses masyarakat berupa jalan belum juga diberikan atensi khusus. Bahkan perusahaan lebih memilih menggunakan jalur laut dibandingkan jalur darat sehingga akses masyarakat cenderung terabaikan.
“Perusahaan harusnya tidak selalu berfikir tentang keuntungan semata, melainkan harus ada keberpihakan kepada masyarakat, salah satunya akses jalan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkap Jul saat rapat dengar pendapat, Kamis (13/2/2025).
Masih Tonil Saeran, jika PT.SJR tidak memberikan kepastian terhadap tuntutan masyarakat maka dipastikan seluruh elemen masyarakat Ropang dan Lantung akan turun langsung ke lokasi Pertambangan untuk memboikot PT.SJR.
“Jika tidak ada etikat baik dari pihak PT.SJR, tentu kami tidak akan tinggal diam, mereka beroperasi di wilayah kami tapi tidak mendengarkan apa yang menjadi permintaan kami, padahal jelas tujuan dibangunnya PT tersebut untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kesejahteraan pribadi,” tegasnya.
Brian Prado selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Berdaulat juga merespon, bahwa yang menjadi menjadi persoalan adalah sumber kekayaan yang terkandung didalam wilayah kecamatan Ropang terkesan di jarah.
“Sebagai wujud kebersamaan, kami meminta PT.SJR selaku investor yang mengelola sumber alam kami untuk bersama-sama membuka akses infrastruktur jalan melalui kecamatan Ropang menuju Pamulir (Blok PT.SJR),” ucapnya.
Menurut Brian Prado, dengan dibukanya akses jalan melalui kecamatan Ropang, kedepannya daerah terisolir seperti kecamatan Ropang, bisa terbuka akses jalan paling tidak menuju ke laut selatan.
“Biar mereka (PT.SJR) pasca tambang tidak meninggalkan lubang kosong dan diharapkan kedepannya kecamatan Ropang dan Lantung menjadi daerah terbuka dan diharapkan dengan dibukanya akses jalan tersebut, masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya,” jelasnya.
Brian Prado juga menegaskan, jika tidak ada kepastian dari pihak PT.SJR untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan melakukan koordinasi kembali dengan PT.SJR, DPR dan Bupati.
“Kami akan meminta untuk menghentikan sementara aktifitas pertambangan diwilayah kecamatan Ropang, karena kami anggap PT.SJR tidak dapat memenuhi apa yang menjadi masukan dan keinginan masyarakat dan kami sangat menghargai hasil rekomendasi DPR saat hearing bersama pihak PT.SJR, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat untuk menggunakan akses jalan Lantung Ropang ke area pertambangan,” ungkapnya.
