Sumbawa, Fokus NTB– Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., dengan tegas menyerukan perlunya gerakan kolektif untuk melawan pembalakan liar yang semakin merajalela di kawasan Batu Lanteh. Ia menegaskan bahwa Batu Lanteh adalah benteng terakhir sumber air baku Sumbawa, dan jika kawasan ini terus dirusak, krisis air bersih hanya tinggal menunggu waktu.
“Kita harus bersikap tegas! Pembalakan liar yang terus terjadi harus kita hentikan sebelum terlambat. Batu Lanteh bukan hanya sekadar kawasan biasa, tapi menjadi harapan utama masyarakat Sumbawa untuk mendapatkan air bersih. Jika ini rusak, kita semua akan merasakan dampaknya,” tegas Adizul Syahabuddin.
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Batu Lanteh mulai terancam akibat pembalakan liar yang semakin masif. Adizul mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah, yang seolah membiarkan aktivitas ilegal ini terus berlangsung tanpa tindakan tegas.
“Sampai kapan kita hanya diam dan melihat kawasan ini hancur sedikit demi sedikit? Pemerintah harus bergerak! Jangan sampai kita baru menyesal ketika sumber air mulai mengering dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya dengan nada geram.
Menurutnya, tanpa kebijakan tegas dan pengawasan ketat, Batu Lanteh akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jika hutan di kawasan ini terus ditebang, daerah resapan air akan hilang, dan dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir yang bergantung pada pasokan air dari kawasan ini.
Lebih lanjut, Adizul menduga ada investor besar di balik aksi perusakan ini, mengingat penggunaan alat berat seperti excavator dan chainsaw dalam pembalakan liar tersebut.
“Kami menduga ada investor di belakangnya karena penggunaan alat berat berupa excavator dan chainsaw bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh individu atau kelompok kecil. Ini bukan sekadar aksi ilegal biasa, ada kekuatan besar yang harus kita bongkar bersama,” tegasnya.
Adizul menegaskan bahwa perlawanan terhadap pembalakan liar harus menjadi gerakan kolektif. Ia menuntut keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, TNI, Polri, Satpol PP, serta masyarakat untuk turun tangan dalam menindak pelaku perusakan hutan.
“Kita harus perangi secara bersama-sama! Pemprov, Pemkab, Kecamatan, Pemdes, TNI, Polri, Satpol PP, dan masyarakat tidak boleh tinggal diam dan menonton perusakan ini terus terjadi! Jika kita hanya diam, maka kita sedang membiarkan kehancuran ekosistem dan krisis air melanda daerah kita,” tegasnya.
Menurutnya, pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini hanya akan mempercepat kehancuran lingkungan dan membuat masyarakat Sumbawa menjadi korban dari dampak buruknya. Oleh karena itu, langkah nyata harus segera dilakukan sebelum terlambat.
Sebagai langkah konkret dalam menghadapi krisis ini, Adizul mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk segera menyusun langkah strategis yang dapat menjadikan perlawanan terhadap pembalakan liar sebagai gerakan yang massif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan tindakan sporadis atau sekadar retorika. Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus secara berjenjang merancang strategi yang sistematis, melibatkan semua elemen, dan memastikan ada langkah konkret untuk menghentikan perusakan hutan ini,” ujarnya.
Menurut Adizul, pemerintah harus segera membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat regulasi, dan menerapkan teknologi pengawasan hutan berbasis digital agar pembalakan liar bisa dideteksi lebih awal dan ditindak tegas.
Sebagai bagian dari upaya penyelamatan Batu Lanteh, Adizul Syahabuddin berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan lingkungan di DPRD Sumbawa. Ia berjanji akan membawa isu ini ke tingkat pembahasan yang lebih serius agar ada langkah nyata dalam melindungi sumber daya air di Sumbawa.
“Kita harus bertindak sekarang! Jika Batu Lanteh hancur, masa depan kita juga ikut hancur. Mari kita lawan pembalakan liar bersama-sama! Jangan biarkan pihak-pihak tak bertanggung jawab merusak warisan alam yang menjadi sumber kehidupan kita semua!” pungkasnya.
Dengan peringatan keras ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat segera mengambil langkah strategis dan menjadikan perlawanan terhadap pembalakan liar sebagai gerakan kolektif yang nyata, massif, dan berkelanjutan demi menyelamatkan Batu Lanteh sebagai benteng terakhir air baku bagi masyarakat Sumbawa.
