Ketua PA GMNI Lotim Desak Gubernur NTB dan DPRD Tak Abai, Petani Tembakau Tuntut Harga Stabil di Panen Raya 2025
Lombok Timur, Fokus NTB – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Lombok Timur (Ketua DPC PA GMNI Lotim), Bung Rahmanes, melayangkan kritik keras kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPRD Provinsi NTB terkait ketidakpastian harga tembakau menjelang panen raya tahun 2025. Ia menuntut pemerintah daerah untuk tidak kembali abai terhadap nasib petani dan segera memastikan kebijakan pengamanan harga hasil panen tembakau.
“Gubernur dan DPRD NTB tidak boleh terus-menerus hanya menjadi penonton dalam penderitaan petani. Tahun ini harus ada jaminan harga yang stabil. Kalau tidak, artinya mereka ikut membiarkan petani dimiskinkan oleh pasar,” ujar Bung Rahmanes tegas, Selasa (05/08/2025).
Ia menilai tahun 2024 adalah bukti bahwa harga bisa dikendalikan bila ada kemauan politik dan intervensi yang tegas dari pemerintah. Namun menurutnya, situasi saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kesiapan pemerintah daerah untuk mengamankan harga di tengah ancaman permainan tengkulak dan ketidakpastian iklim pasar.
“Kalau tahun ini harga tembakau jatuh lagi, itu bukan musibah, tapi kelalaian negara. Petani tidak butuh ucapan terima kasih, mereka butuh perlindungan,” tegasnya.
Bung Rahmanes mendorong agar DPRD NTB segera merumuskan kebijakan atau perda perlindungan harga komoditas unggulan seperti tembakau, serta menuntut Gubernur NTB menggelar dialog terbuka dengan petani dan mitra industri tembakau sebelum panen raya berlangsung.
“Jangan hanya hadir di seremoni panen lalu menghilang saat petani berhadapan dengan tengkulak. Ini soal keberpihakan, soal siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” katanya lagi.
Sebagai organisasi alumni yang konsisten menyuarakan kepentingan rakyat salah satuanya adalah Marhaen/petani, PAGMNI Lotim menyatakan siap mendampingi petani dalam advokasi dan tekanan politik bila pemerintah tetap pasif.
Panen raya tembakau di NTB diperkirakan memuncak akhir Agustus hingga pertengahan September. Ribuan petani di Lombok Timur kini memasuki masa kritis, di mana harga akan menentukan nasib ekonomi mereka untuk satu tahun ke depan.
“Kalau Gubernur dan DPRD NTB masih mengabaikan ini, maka kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?” tutup Bung Rahmanes.
Selong, 3 Agustus 2025
