KOMPAK NTB Desak Kejati NTB Usut Tuntas Kasus Dugaan Bagi-bagi Dana Siluman di DPRD NTB
Mataram, Fokus NTB – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Komando Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK NTB), menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Jum,at (08/08/25).
Dugaan kasus bagi-bagi dana siluman di lembaga wakil rakyat NTB, senilai ratusan juta per anggota, yang menyasar 39 anggota dewan baru hasil pemilu tahun 2024, uang siluman tersebut diduga jatah fee dari pemotongan program pokir anggota DPRD Provinsi NTB yang lama, periode 2019-2024 yang sudah menjadi pelaksanaan anggaran di APBD NTB tahun 2025.
“Itukan masih menjadi hak anggota DPRD NTB yang sebelumnya, karena penjaringan aspirasi mereka dan di sahkan pada saat mereka menjabat,” ungkap Koordinator umum, (Kordum) aksi Kompak NTB Arif Kurniadin, Jumat (08/8/2025).
Menurut Arif Kurniadin, skandal ini bermula dari pemotongan program Pokir anggota DPRD NTB periode 2019-2024 yang tidak terpilih kembali, dalam APBD NTB 2025 oleh pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Pihaknya menduga orang nomor satu di NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan BPKAD NTB, Nursalim terlibat dalam kasus pemotongan anggaran ini,” ungkap Arif.
Mantan Ketua Umum Badan Koordinator (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali-Nusra, Arif Kurniadin juga mengungkapkan bahwa pemotongan dana Pokir dewan sebelumnya tidak boleh terjadi karena mendapat pengecualian, tapi anehnya, dalam hal ini, BPKAD tetap memaksakan kehendak untuk memotong dana Pokir tersebut.
“Beberapa oknum anggota dewan yang baru telah membagi-bagi uang siluman tersebut, uang itu berasal dari pemotongan Pokir anggota dewan yang lama, seharusnya anggota dewan yang lama mendapat Rp 4 miliar, tetapi dengan adanya pemotongan, untuk jatahnya hanya sisah Rp 1 miliar,” ungkap pria yang akrab disapa Gebis.
“Maka dari itu, Komando Pemuda Anti Korupsi mendukung penuh langkah Kejati NTB mengusut tuntas kasus tersebut, pihaknya akan tetap mengawal total kasus ini dengan melakukan aksi berjilid-jilid setiap minggu dan Kejati NTB harus berani membongkar siapa otak dibalik kasus ini sampai ada kepastian hukum tetap,” tegas Gebis.
“Mewakili masa aksi, saya minta terhadap Kejati NTB untuk beberapa anggota DPRD.Prov NTB yang sudah mengembalikan uang siluman yang mereka terima, agar dipanggil dan diadili,” tutupnya. (Ubba)
