DPP IMORI Dukung Penuh Polri Tetap Dibawah Presiden, Ainun: Perubahan Struktur Akan Ciderai Amanat Reformasi

Jakarta, Fokus NTB – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPP IMORI) menyatakan sikap tegas mendukung pernyataan Kapolri bahwa institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Ketua Umum DPP IMORI, Ainun Samidah, menyampaikan bahwa wacana untuk menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu merupakan langkah mundur yang berpotensi besar mencederai semangat dan amanat reformasi 1998.

“Reformasi telah mempertegas posisi Polri sebagai institusi yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Ini adalah bentuk koreksi sejarah untuk memisahkan fungsi kepolisian dari militer (TNI) dan menjaga netralitasnya dalam dinamika politik,” tegas Ainun dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Ainun memaparkan beberapa poin kekhawatiran IMORI jika wacana tersebut diterapkan:

1. Mengancam Netralitas dan Profesionalisme Polri: Penempatan Polri di bawah kementerian tertentu berisiko memasukkan kepolisian ke dalam tarik-menarik politik praktis dan birokrasi kementerian. Polri harus fokus pada pelayanan dan perlindungan masyarakat berdasarkan hukum, bukan pada agenda politik suatu kementerian.
2. Mereduksi Prinsip Check and Balance: Posisi Polri di bawah Presiden memberikan kerangka akuntabilitas yang jelas kepada pucuk pimpinan negara. Perubahan struktur dapat mengaburkan garis komando dan mengurangi mekanisme pengawasan yang sudah dibangun.
3. Bertentangan dengan Semangat Reformasi: Salah satu tuntutan reformasi adalah reposisi dan revitalisasi Polri sebagai alat negara yang profesional dan mandiri di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Menempatkannya di bawah kementerian dinilai sebagai bentuk “depolitisasi” yang justru berbalik arah.
4. Berpotensi Menghambat Pelayanan Publik: Polri dituntut untuk cepat, responsif, dan adil. Rantai birokrasi yang berlapis di bawah kementerian berisiko memperlambat proses pengambilan keputusan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

IMORI meyakini bahwa Kapolri, dengan segala pertimbangan strategis dan konstitusional, telah menyuarakan kepentingan terbaik bangsa untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Kami, para mahasiswa olahraga Indonesia yang mencintai tanah air, mendesak semua pihak untuk menghormati konsensus konstitusional pasca-reformasi. Mari kita jaga Polri agar tetap profesional, mandiri, dan setia pada tugas konstitusionalnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jangan sampai kepentingan jangka pendek mengorbankan fondasi demokrasi dan reformasi yang sudah kita bangun bersama,” tutup Ainun Samidah.

IMORI mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk terus mendukung upaya-upaya memperkuat institusi negara berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai reformasi.