5 Bulan Tanpa Realisasi, GMNI Sumbawa Sebut PT Sumbawa Ngali Mining Abaikan Kesepakatan
Sumbawa Besar, Fokus NTB — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumbawa melayangkan kritik keras terhadap PT Sumbawa Ngali Mining atas mandeknya realisasi delapan poin rekomendasi kesepakatan yang dihasilkan dalam proses advokasi bersama masyarakat Dusun Ngali pada Oktober 2025 lalu.
Advokasi tersebut lahir sebagai respons atas beroperasinya perusahaan tambang di wilayah tersebut yang memicu keresahan masyarakat. Dalam forum yang melibatkan berbagai pihak, disepakati delapan poin tuntutan yang harus segera dituntaskan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap dampak yang ditimbulkan.
Namun hingga Februari, terhitung lima bulan sejak kesepakatan itu dibuat, DPC GMNI Sumbawa menegaskan bahwa tidak satu pun poin dijalankan secara nyata. Bagi GMNI, kondisi ini bukan sekadar keterlambatan, melainkan bentuk pengabaian terang-terangan terhadap hasil kesepakatan bersama.
“Lima bulan tanpa satu pun realisasi adalah bukti bahwa perusahaan tidak memiliki keseriusan. Kesepakatan itu bukan basa-basi, melainkan komitmen yang wajib dilaksanakan,” ujar Bung Fauzan Alfandi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI sumbawa, Kamis (19/2/2026).
GMNI menilai sikap perusahaan mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat. Lebih jauh, mereka menilai ada kecenderungan perusahaan hanya meredam situasi saat tekanan publik menguat, namun mengabaikan substansi kesepakatan setelah situasi mereda.
DPC GMNI Sumbawa juga mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Jika kesepakatan yang telah disaksikan dan diketahui bersama saja tidak dijalankan, maka patut dipertanyakan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Bagi GMNI, investasi tidak boleh berjalan di atas ketidakpastian dan pengabaian hak warga. Jika perusahaan terus menghindari tanggung jawab, maka konflik sosial berpotensi membesar. GMNI menegaskan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan tameng legitimasi operasional. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, kami siap mengambil langkah lanjutan yang lebih tegas,” tegas Bung Fauzan.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa persoalan Dusun Ngali belum selesai, dan kepercayaan publik terhadap komitmen perusahaan kini berada di titik kritis.
