HENDRO SAPUTRA
Kader DPC GMNI Sumbawa.
Setahun pertama kepemimpinan daerah di Kabupaten Sumbawa menjadi titik uji antara janji kampanye dan realitas lapangan. 12 program unggulan yang pernah disampaikan sebagai arah perubahan kini layak dievaluasi secara terbuka dan objektif.
Berdasarkan data (BPS) terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa mengalami sedikit penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 11,79%, per Maret 2025 turun sekitar 1,08% atau sekirar 4,77 ribu jiwa keluar dari garis kemiskinan. Namun, angka ini masih relatif tinggi jika di bandingkan dengan target pembangunan yang ambisius dan masih jauh dari target kesejahteraan yang di idamkan. Belum lagi Tinggi nya angka stunting 29,8% pada akhir 2025 menunjukkan bahwa program kesehatan dan gizi belim mampu menanggulangi persoalan krusial ini secara efektif.
Program penguatan UMKM berbasis desa yang dijanjikan belum sepenuhnya menghadirkan pusat inkubasi usaha atau akses pembiayaan yang merata. Di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sumbawa dan Unter Iwes, pelaku usaha kecil masih mengeluhkan keterbatasan akses modal dan pemasaran digital. Sementara di kecamatan pinggiran seperti Ropang dan Lantung, UMKM berbasis hasil pertanian belum mendapatkan pendampingan intensif.
Di sektor infrastruktur, percepatan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan belum merata. Beberapa ruas jalan kabupaten di wilayah selatan seperti Lunyuk dan Orong Telu, serta akses penghubung desa produksi di Rhee dan Utan, masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Infrastruktur irigasi di beberapa daerah pertanian teknis juga memerlukan rehabilitasi agar produktivitas lahan dapat optimal.
Program beasiswa daerah bagi mahasiswa kurang mampu belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon penerima potensial. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kesehatan juga masih menyisakan persoalan teknis dalam realisasi di lapangan. Pengembangan kawasan wisata prioritas belum diiringi percepatan infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi potensial. Program sentra ekonomi kreatif juga belum memiliki fasilitas fisik yang representatif. Program pemberdayaan nelayan belum sepenuhnya menjawab tantangan biaya operasional dan stabilitas harga hasil tangkapan di wilayah pesisir seperti Labangka, Tarano, dan Empang. Nelayan kecil masih bergantung pada tengkulak karena belum terbentuk sistem distribusi yang kuat.
Catatan ini bukan untuk melemahkan pemerintahan, melainkan sebagai bentuk kontrol publik agar 12 program unggulan benar-benar diwujudkan. Solusi konkret yang perlu segera dilakukan antara lain: mempercepat serapan anggaran pada belanja produktif, menetapkan timeline capaian yang transparan dan dipublikasikan secara berkala, memprioritaskan perbaikan infrastruktur di wilayah sentra produksi pertanian dan perikanan, membentuk pusat pendampingan UMKM terpadu di tiap zona ekonomi, serta memastikan distribusi pupuk dan bantuan tepat sasaran melalui pengawasan berbasis data.
