
Sumbawa Besar, Fokus NTB — Persoalan layanan air bersih di Kabupaten Sumbawa masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Masyarakat mengeluhkan distribusi air Perumdam Batulanteh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ironisnya, pelanggan tetap menjalankan kewajiban membayar tagihan setiap bulan, sementara akses air bersih yang seharusnya mereka terima tidak mengalir ke rumah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana masyarakat tetap diminta membayar layanan, sementara kebutuhan dasar air bersih tidak terpenuhi? Air bukan kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan pokok. Ketika layanan terhenti, masyarakat terpaksa mencari sumber lain dan mengeluarkan biaya tambahan. Akhirnya, masyarakat kembali menanggung beban dari kegagalan layanan.
Persoalan ini juga memiliki dasar temuan. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTB terhadap Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Semester II Tahun 2022 mencatat sebanyak 2.405 sambungan rumah Perumdam Batulanteh tidak melalui Instalasi Pengolahan Air. BPK juga menemukan masyarakat di Desa Senawang dan Desa Kelawis masih menggunakan air sungai langsung untuk kebutuhan minum.
Temuan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber air, tetapi juga perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan layanan publik.
Kader GMNI Sumbawa, Bung Evan, menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat memiliki hak mendapatkan layanan yang layak setelah memenuhi kewajiban membayar tagihan.
“Jangan sampai masyarakat terus dituntut membayar tagihan setiap bulan, sementara air yang menjadi hak mereka tidak mengalir. Perumdam harus memahami bahwa pelayanan publik bukan hanya menarik pembayaran, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tegas Bung Evan.
Ia juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak boleh lepas tangan. Sebagai pemilik perusahaan daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Perumdam Batulanteh.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya menyampaikan rencana pembenahan. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan air kembali mengalir, bagaimana perbaikan distribusi dilakukan, dan apakah ada kebijakan yang melindungi pelanggan ketika layanan tidak diberikan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dalam perspektif Marhaenisme, air adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Karena itu, Perumdam Batulanteh bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa diminta segera melakukan evaluasi secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat terus membayar layanan yang tidak mereka nikmati.



