Mataram, Fokus NTB – Keluarga Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (KM-NTB) menggelar aksi didepan kantor BP2JK Prov.NTB dan menyoroti dugaan praktik korupsi dalam sejumlah proyek pembangunan yang ada di Balai Wilayah Sungai (BWS) NT I, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di wilayah NTB, (17/11/25).
Melalui sebuah pernyataan resmi, sekelompok mahasiswa ini, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan penyelidikan, atas beberapa masalah proyek yang diduga sarat ketidakwajaran, mulai dari proses tender, harga, hingga pelaksanaan pekerjaan di BWS NT I, BPPW dan BP2JK wilayah Provinsi NTB.
Dalam rilisnya, KM-NTB mengaku menerima banyak laporan terkait indikasi permainan kotor dalam proses tender, penganggaran, dan pelaksanaan proyek. Mereka menilai ada potensi kerugian negara dalam jumlah besar.
KM-NTB mengungkap beberapa proyek yang dinilai memiliki kejanggalan, antara lain:
Proyek pembangunan IPA Kap 100 L, dengan pagu anggaran Rp.93.977 miliar yang dikerjakan oleh PT. Cipta Crown Simbol, dengan nilai kontrak Rp.76.876 miliar.
Proyek pembangunan sistem penyedia air baku di Kecamatan Unter, dengan pagu anggaran Rp.15.953 miliar, yang dikerjakan oleh PT.Fikri Bangun Persada, dengan nilai kontrak Rp.11.501 miliar.
Proyek pembangunan jaringan irigasi Tambak di Pulau Sumbawa, sumber anggaran APBN TA.2023 yang dikerjakan oleh PT.Rama Sarana Persada, dengan pagu anggaran senilai Rp.49.000.000.00.00, dengan total nilai kontrak Rp.36.664.388.000.00 tahun 2023.
Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Jurang Batu di Lombok Tengah, dengan pagu anggaran senilai Rp.52.299 miliar, yang dikerjakan oleh PT.Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai kontrak Rp.36.127 miliar.
Keluarga Mahasiswa NTB, menilai sejumlah pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi, menggunakan material di bawah standar, hingga terlambat progresnya. Beberapa proyek juga disebut sarat praktik lobi antara kontraktor dan oknum pejabat di instansi terkait.
Enam Tuntutan ke KPK
KM-NTB menyampaikan enam desakan kepada KPK dan aparat penegak hukum:
1.Mengusut dugaan korupsi dalam proyek-proyek APBN di BWS NT I, BPPW dan BP2JK, wilayah Provinsi NTB.
2.Tangkap dan segera memanggil kontraktor dan pejabat yang diduga terlibat.
3.Membuka seluruh dokumen tender, kontrak dan progres pengerjaan secara transparan.
4.Menindak oknum yang bermain dalam pengaturan proyek.
5.Menjaga integritas pengelolaan anggaran agar kepercayaan publik tidak runtuh.
6.Mengakhiri praktik korupsi dan kolusi yang merugikan negara.
Pihak BP2JK NTB, yang diwakili oleh Kepala Tata Usaha (KTU), Pak Ronal, menanggapi beberapa tuntutan massa aksi.
“Kami sebagai lembaga dibawah Kementrian PUPR, mengapresiasi langkah teman-teman mahasiswa yang ikut partisipasi menyuarakan aspirasi masyarakat agar terwjudnya birokrasi yang bebas dari praktik korupsi, terimakasih dari tuntutan teman-teman kami terima dan menindaklanjuti serta dijadikan sebagai bahan evaluasi kami dalam bekerja”, ungkap Ronal.
“Yang perlu teman-teman ketahui, sejauh ini kami bekerja sudah sesuai mekanisme yang berlaku atas proyek-proyek yang kami tender, dan kami dari BP2JK NTB tetap terbuka terhadap publik, dan bisa dilihat di Website LPSE, dan sebelum kami menetapkan perusahaan pemenang tender, ada masa sanggah bagi perusahaan lain yang keberatan, dan kami siap dipanggil dan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Polisi, Jaksa dan KPK”, lanjut Ronal.
Koordinator Lapangan KM-NTB, Nanang Pradanang, menegaskan bahwa, kami dari kelompok mahasiswa akan terus mengawal dugaan penyimpangan ini.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini demi kepentingan publik dan penyelamatan anggaran negara,” ujarnya.
KM-NTB memastikan akan melakukan langkah lanjutan bila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. (Ubba)
