Migran Day, Pemdes Maronge Berkomitmen untuk Mengesahkan Peraturan Desa tentang Pelindungan Pekerja Migran
Maronge, Fokus NTB – Solidaritas Perempuan Sumbawa menggelar Peringatan Hari Migran Internasional setiap tanggal 18 Desember tahun 2025 merupakan momentum dalam menyuarakan situasi buruh migran perempuan dan menggalang dukungan publik terhadap perlindungan Buruh Migran.
Momentum ini digunakan Solidaritas Perempuan Sumbawa bersama kelompok Peta Bumi Desa Maronge yang merupakan mantan buruh migran perempuan dan keluarganya untuk menyuarakan persoalan buruh migran perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, dan pelanggaran hak, terutama Human Trafficking.
Karena itu, Solidaritas Perempuan Sumbawa bersama Kelompok Peta Bumi Maronge Desa Maronge melakukan hearing langsung ke Pemerintah Desa Maronge yang dihadiri oleh Kepala Desa Maronge, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun hingga RT dan RW Desa Maronge untuk menyuarakan situasi ketidakadilan yang dialami Pekerja Migran Indonesia serta meningkatkan Keterlibatan Pemerintah Desa Maronge terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya Pekerja Migran di Desa Maronge.
Lahmuddin selaku Kepala Desa Maronge berkomitmen untuk mengesahkan Peraturan Desa terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di tahun 2026 mendatang.
“Sebagai upaya Pemerintah Desa Maronge dalam meningkatkan kualitas perlindungan bagi masyarakat di Desa Maronge,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).
Lahmuddin juga menegaskan Kembali, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu Sinergi antara pemerintah daerah, provinsi hingga ke pusat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut berpartisipasi aktif dalam memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga menciptakan migrasi yang aman dari pra penempatan hingga dengan kepulangan.
“Selain itu pihak Migrasi perlu meningkatkan kinerja dan kewaspadaan Ketika calon Pekerja Migran hendak menerbitkan Pasport apalagi dengan memberikan alasan mengunjungi keluarga,” imbuhnya.
Solidaritas Perempuan Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mengawal proses ini, memastikan bahwa tidak ada lagi PMI yang mengalami ketidakadilan, eksploitasi, atau kekerasan.
