Dibayangi Isu Perang Iran-Israel dan Amerika Serikat, Gas Melon di Lombok Timur Tetap Langka, Formastim Mempertanyakan Kebijakan Pemkab Lombok Timur
Lombok Timur, Fokus NTB – Isu pecahnya perang antara Iran dan Israel yang menyeret Amerika Serikat, hingga wacana penutupan Selat Hormuz, belakangan ini terus dibiarkan menggiring opini publik seolah harga energi dunia akan segera mencekik. Padahal faktanya, di Indonesia stok ketersediaan energi sebenarnya masih relatif aman.
Biang kerok dari krisis energi yang dirasakan masyarakat ditengarai kuat berada di tingkat distribusi bawah yang minim pengawasan lapangan. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa kontrol dan intervensi serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, kelangkaan seperti hilangnya gas elpiji 3 kilogram (gas melon) diyakini akan selalu terulang. Publik kini mulai geram dan mempertanyakan lalu sebenarnya ke mana arah kebijakan daerah ini?
Hingga detik ini, kondisi memilukan masih terekam jelas melintasi berbagai wilayah. Tidak hanya di desa-desa jeritan warga juga menggema hingga ke kawasan pusat kota dan Kecamatan-Kecamatan yang ada di Lombok Timur. Pascalebaran, kaum ibu terpaksa berkeliling, melintasi batas kecamatan, dan berdesakan antre berjam-jam di pangkalan. Jika pun ada, harganya sudah melambung jauh di atas HET, memaksa banyak warga kembali memasak menggunakan kayu bakar.
Menanggapi carut-marut ini, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, justru menyoroti kepanikan warga yang dikaitkan dengan sentimen global. Beliau berdalih bahwa daerah sesungguhnya telah menerima suplai yang cukup. “Lombok Timur dapat tambahan stok tong gas cukup banyak, tapi karena perilaku masyarakat yang khawatir imbas perang, kelangkaan BBM, dan lain-lain, jadi masyarakat tidak mau membeli 1 tong, banyak yang beli 4-5 tong,” ujar Bupati. Bahkan, Bupati dengan sangat meyakinkan menegaskan bahwa per tanggal 30 Maret 2026, stok LPG 3 kg di wilayah Lombok Timur berstatus aman dan terkendali.
Pernyataan ini sontak memicu kritik keras dari berbagai pihak. Ketua Umum Formastim, Sofansyah Aldin Nunasiha atau yang akrab disapa Aldin, melontarkan kritik pedas terhadap sikap pemerintah yang terkesan menyangkal realitas. “Pejabat bilang “Stok Gas aman”. Tapi rakyat masih antre berjam-jam, bahkan pulang dengan tangan kosong. Kami menghormati pernyataan pemkab. Tapi, realita di lapangan tidak bisa ditutup dengan narasi. Jika stok memang benar tersedia, maka pastikan distribusinya tepat, adil, dan diawasi secara serius. Jika hari ini rakyat masih kesulitan mendapatkan gas, maka ada yang salah, dan itu harus segera diperbaiki, BUKAN DIBANTAH!!!” tegas Aldin (5/4/2026).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Departemen SosPol Formastim, Pengki Saputra, menilai bahwa menyalahkan kepanikan rakyat di tengah minimnya ketegasan pemerintah daerah adalah sebuah ironi. Pengki mempertanyakan di mana letak kehadiran Pemkab Lombok Timur dalam menindak mafia distribusi di lapangan. Ia mendesak Pemkab untuk segera mencabut izin pangkalan yang nakal dan menerapkan pembatasan verifikasi agar subsidi tidak salah sasaran, ucapnya.
Klaim “aman” dari pejabat daerah ini menjadi sebuah paradoks yang menyakitkan di tengah jeritan dapur warga. Jika secara resmi pemerintah daerah menyatakan bahwa per tanggal 30 Maret semuanya aman dan terkendali, maka pertanyaannya: NYATANYA PER HARI INI? Rakyat di berbagai kecamatan masih harus mengantre hanya demi menyambung hidup. (Media Forum Mahasiswa Lombok Timur)
