GMNI Sumbawa: Skandal Internal Cederai Komitmen Polda NTB Berantas Narkoba
YOGI SAPUTRA
Wakabid Ideologi dan Politik DPC GMNI Sumbawa.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumbawa menilai komitmen perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) sedang menghadapi krisis otoritas moral yang serius.
Publik belum lupa bahwa di wilayah hukum Kota Bima, Kapolres dan bahkan Kasat Narkoba pernah terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Fakta tersebut bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan tamparan keras terhadap integritas struktur penegakan hukum itu sendiri.
Ironisnya, dalam situasi kepercayaan publik yang belum pulih, penunjukan PLH Kapolres Kota Bima juga memunculkan polemik karena yang bersangkutan pernah dinyatakan positif menggunakan narkotika di masa lalu. Terlepas dari proses internal yang telah dijalani, keputusan tersebut menunjukkan lemahnya sensitivitas terhadap krisis kepercayaan yang sedang terjadi.
Kami mempertanyakan secara terbuka: di mana konsistensi perang terhadap narkoba jika pucuk komando dan pejabat strategis di wilayah rawan justru berkali-kali terseret dalam persoalan yang sama?
Perang terhadap narkotika tidak bisa dijalankan dengan retorika keras di ruang publik, sementara di dalam institusi sendiri terjadi pelanggaran yang berulang. Jika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan justru menjadi bagian dari masalah, maka wajar publik meragukan keseriusan institusi.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Sumbawa dan kabupaten sekitarnya. Generasi muda di Sumbawa masih menghadapi ancaman nyata dari jaringan peredaran narkotika yang terus bergerak. Namun bagaimana masyarakat bisa percaya pada komitmen pemberantasan jika kepemimpinan di wilayah hukum NTB sendiri terus dibayangi skandal serupa?
GMNI Sumbawa Menegaskan:
Polda NTB tidak cukup hanya menindak individu. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal.
Pengangkatan pejabat strategis di wilayah rawan narkoba harus memenuhi standar integritas tertinggi, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.
Transparansi atas proses pemeriksaan, rehabilitasi, dan penilaian kelayakan pejabat harus dibuka secara jelas kepada publik.
Jika tidak ada langkah korektif yang tegas, maka perang terhadap narkoba di NTB berisiko kehilangan legitimasi sosial. Aparat tidak bisa meminta masyarakat menjauhi narkoba sementara institusi gagal membersihkan diri dari persoalan yang sama.
Kami tidak sedang membangun narasi sensasional. Kami sedang menyuarakan kegelisahan publik. Peredaran narkoba di Sumbawa dan sekitarnya adalah ancaman nyata. Maka konsistensi moral aparat penegak hukum adalah prasyarat mutlak.
Perang terhadap narkoba harus dimulai dari dalam tubuh institusi sendiri. Tanpa itu, setiap operasi, konferensi pers, dan slogan pemberantasan hanya akan terdengar sebagai formalitas semata.
