Sumbawa Besar, Fokus NTB — Hujan yang turun setelah sekian lama dinantikan tentu membawa kebahagiaan bagi masyarakat Sumbawa. Bagi petani, hujan adalah harapan; bagi masyarakat yang mengalami kekeringan, ia adalah anugerah. Namun di balik kebahagiaan itu, ada persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: bagaimana sebenarnya keadaan lingkungan kita hari ini?
Kita tidak diajak untuk pesimis menyambut hujan. Namun kita perlu menyadari bahwa lingkungan Sumbawa sedang menghadapi tekanan yang serius. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan yang belum tertata rapi, berkurangnya kawasan resapan air, hingga persoalan sampah menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan lingkungan masih menyisakan pekerjaan yang besar.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 mencatat sekitar 158.470,81 hektare lahan kritis dan sangat kritis di Kabupaten Sumbawa, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Angka ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan peringatan nyata bahwa ruang hidup masyarakat sedang menghadapi tekanan ekologis yang tidak boleh dianggap remeh.
Pembangunan Tak Boleh Mengorbankan Ruang Hidup Rakyat
Selama ini, pembangunan kerap diukur dari angka investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jarang sekali kita mendiskusikan biaya yang harus ditanggung rakyat ketika alam rusak. Petani kehilangan kesuburan tanah, masyarakat menghadapi ancaman banjir dan kekeringan yang semakin ekstrem, sementara generasi mendatang berisiko mewarisi lingkungan yang semakin sulit dihuni.
Dalam perspektif Marhaenisme, alam bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan, melainkan sumber kehidupan rakyat yang harus dijaga bersama. Pembangunan seharusnya membebaskan rakyat dari kemiskinan, bukan justru menciptakan persoalan baru dengan mengorbankan ruang hidup mereka. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pun jelas: kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Kerusakan Lingkungan adalah Persoalan Keadilan Sosial
Sarinah Putri, Wakabid Sarinah DPC GMNI Sumbawa, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar soal ekologi, melainkan juga soal keadilan sosial.
“Ketika lingkungan rusak, perempuan dan masyarakat kecil sering kali menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Karena itu, menjaga alam bukan sekadar urusan lingkungan hidup, tetapi juga perjuangan mempertahankan hak hidup rakyat dan masa depan generasi berikutnya,” tegas Sarinah Putri.
Pemerintah Diminta Tegaskan Komitmen Perlindungan Lingkungan
Pemerintah daerah diharapkan dapat membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin keselamatan ekologis masyarakat. Pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan, perlindungan kawasan hutan, pemulihan lahan kritis, dan penataan ruang yang partisipatif harus menjadi agenda kerja nyata, bukan sekadar retorika kebijakan.
“Pada akhirnya, kita tidak sedang mempermasalahkan hujan. Kita sedang mempertanyakan arah pembangunan dan bagaimana kita memperlakukan alam. Sebab, tidak ada pembangunan yang benar-benar berhasil apabila kemajuan hari ini harus dibayar dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan generasi mendatang,” pungkas Sarinah Putri.
