Dua Kasus Janggal di BLK Sumbawa, FSPMI Minta Inspektorat & Disnaker Segera Tindak
Sumbawa Besar, Fokus NTB — Penyelenggaraan program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa kini diwarnai dugaan ketidakberesan. Sorotan muncul setelah ditemukan kesaksian peserta dan data daftar peserta yang dinilai mencurigakan dan tidak konsisten.
Rusman Rabbarani, S.H., Ketua KC FSPMI Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa dari informasi dan kesaksian yang dikumpulkan, terdapat dua hal yang mempertanyakan keabsahan proses seleksi.
“Pertama, ada peserta berinisial F yang telah mengikuti rangkaian tes seleksi, namun dinyatakan tidak lolos dan tidak masuk dalam daftar peserta. Kedua, justru muncul nama peserta berinisial G yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar peserta seleksi, namun tiba-tiba tercatat sebagai peserta pelatihan,” jelas Rusman Rabbarani, Selasa (10/11/2026).
“Kasus F dan G ini menjadi titik awal pertanyaan kami. Bagaimana seseorang yang sudah ikut tes justru tersisih, sementara nama yang tidak ada di daftar awal tiba-tiba masuk menjadi peserta?” tanya Rusman.
Selain manipulasi daftar peserta, dugaan penyimpangan juga menjangkau proses penunjukan pengajar atau instruktur, hingga penyaluran anggaran kegiatan. Hal ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan akses pelatihan kerja, serta mencederai prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
FSPMI Minta Inspektorat dan Disnaker Segera Bertindak
Rusman meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa selaku instansi pembina, bersama Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku pengawas internal pemerintah daerah, untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Kami mendesak Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa untuk segera menindaklanjuti laporan ini. Pemeriksaan harus berjalan objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti ada pelanggaran, pihak yang terlibat harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sanksi Hukum yang Dapat Dijatuhkan Jika Terbukti Melanggar
FSPMI Sumbawa juga memaparkan bahwa dugaan kecurangan dalam proses seleksi dapat dikenakan sanksi bertingkat, baik administratif maupun pidana:
Sanksi Administratif (UU no 5 tahun 2014 dan UU 20 Tahun 2023 Tentang ASN):
– Teguran lisan maupun tertulis
– Penundaan kenaikan pangkat
– Penurunan pangkat atau jabatan
– Pemberhentian dari jabatan hingga pemecatan
Sanksi Pidana:
– Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat Resmi): Memanipulasi daftar peserta bisa dijerat pasal ini dengan ancaman penjara hingga 6 tahun
– Pasal 420 KUHP & UU No. 30/2014: Penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pihak lain, ancaman penjara hingga 5 tahun
– Pasal 12 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001: Jika disertai pungutan atau kerugian keuangan negara, dapat masuk ranah korupsi dengan ancaman penjara 4–20 tahun dan denda
“Publik berhak mendapatkan kejelasan. Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi sarana yang merugikan banyak pihak. Prinsipnya: seleksi harus adil, transparan, dan akuntabel,” pungkas Rusman.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala BLK Sumbawa maupun pihak terkait belum mendapatkan tanggapan. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
