Dukung Pemberantasan Narkoba, HMI Sumbawa Minta Tes Urine Pejabat Segera Direalisasikan
Sumbawa, Fokus NTB — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa mendukung penuh rencana pelaksanaan tes urine secara rutin bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, baik eksekutif maupun legislatif. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan narkoba sekaligus memastikan pejabat menjadi teladan yang bersih bagi masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, menyampaikan hal tersebut kepada media pada Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan rencana tersebut harus segera diwujudkan, terlebih Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sebelumnya telah menyampaikan komitmen terkait pelaksanaannya.
“Dorongan tes urine rutin bagi pejabat ini merupakan langkah yang sangat baik dan memang harus dilakukan. Jangan sampai hanya menjadi wacana semata, karena pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif harus memberikan contoh dan keteladanan bahwa mereka benar-benar bersih serta bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Wahyudin.
HMI juga mendesak agar hasil pemeriksaan nantinya dibuka secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat menilai keseriusan para pejabat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.
Selain itu, HMI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang telah dilakukan BNNK Sumbawa, TNI, dan Polri dalam memberantas peredaran narkoba. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan organisasi, mulai dari dialog, seminar edukasi kepada masyarakat, hingga aksi seruan untuk bersama-sama menangani persoalan narkoba.
Lebih jauh, Wahyudin meminta Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah. Keseriusan pemerintah kabupaten diperlukan agar upaya pencegahan dan penindakan dapat bergerak menyeluruh hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Persoalan narkoba tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus menjadi perhatian serius. Kalau pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, tentu pemerintah kecamatan dan desa juga akan ikut bergerak. Jika diperlukan, bentuk satuan tugas khusus agar penanganannya lebih terarah,” katanya.
HMI juga menyoroti akar masalah yang sering terabaikan. Menurut analisis HMI Cabang Sumbawa, keterbatasan ekonomi dan kebutuhan hidup yang mendesak turut mendorong sebagian masyarakat terjerumus ke dalam peredaran narkoba. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya bersifat represif.
“Dari hasil analisis kami, salah satu faktor yang berkaitan dengan masifnya peredaran narkoba adalah persoalan ekonomi. Karena itu, lapangan pekerjaan yang layak juga harus disiapkan pemerintah daerah agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang baik dan terlepas dari aktivitas haram tersebut,” ungkapnya.
Situasi semakin mendesak menyusul informasi dari BNNK Sumbawa yang mencatat tujuh siswa telah teridentifikasi positif narkoba. Fakta ini menjadi peringatan serius bahwa penyalahgunaan narkoba telah menyentuh lingkungan pendidikan.
“Informasi adanya tujuh siswa yang teridentifikasi positif narkoba merupakan pukulan berat bagi kita semua. Artinya, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak ingin semakin banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba, terlebih jika sudah masuk ke lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Oleh karena itu, HMI mendorong pembahasan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, BEM se-universitas, unsur keagamaan, hingga elemen masyarakat lainnya untuk menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan.
HMI Cabang Sumbawa akan terus memantau perkembangan rencana pelaksanaan tes urine pejabat daerah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
