Sumbawa Besar, Fokus NTB — Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa untuk tahun 2027, Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Sumbawa secara resmi mengajukan usulan kenaikan UMK minimal sebesar 9,5 persen. Usulan ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk ditetapkan diforum Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa.
Saat ini UMK Sumbawa tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.747.478. Dengan kenaikan 9,5%, maka UMK tahun 2027 diharapkan mencapai Rp3.008.488.
Dasar Hukum Penetapan Upah Minimum
Ketua KC FSPMI Kabupaten Sumbawa, Rusman Rabbarani, S.H., menjelaskan bahwa usulan ini disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa penetapan upah minimum wajib mempertimbangkan tiga variabel utama: laju inflasi/kemahalan harga, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, juga memperhatikan aspek produktivitas kerja serta kemampuan perusahaan, namun dengan tetap menjamin pemenuhan hak pekerja untuk hidup layak dan bermartabat.
Empat Pertimbangan Utama Kenaikan 9,5%
Rusman menegaskan angka 9,5% bukan ditetapkan sembarangan, melainkan didasarkan pada pertimbangan objektif berikut:
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kabupaten Sumbawa merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, didukung keberadaan perusahaan tambang besar dan masuknya berbagai investasi baru. Kenaikan 9,5% dinilai proporsional dan sejalan dengan kemajuan daerah. Kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. - Kebutuhan Hidup Layak yang Semakin Meningkat
Nilai UMK saat ini masih jauh dari angka kebutuhan hidup layak satu keluarga. Upah bukan hanya untuk pekerja, melainkan menafkahi satu keluarga. Kenaikan harga kebutuhan pokok terus berjalan, sehingga penyesuaian upah mutlak diperlukan agar daya beli pekerja tidak semakin tergerus. - Perbandingan dengan Daerah Tetangga
Pengalaman Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa penyesuaian upah yang layak berdampak positif pada daya beli masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, semakin berputar pula roda perekonomian. Kenaikan upah bukan beban, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. - Menekan Kesenjangan Upah Antar Daerah
Kesenjangan UMK yang terlalu lebar berpotensi mendorong tenaga kerja berpindah ke daerah dengan upah lebih tinggi. Kenaikan UMK yang wajar penting untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan menjaga ketersediaan tenaga kerja lokal yang berkualitas.
FSPMI Akan Kawal Hingga Ditetapkan
“Kenaikan upah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tentang pemenuhan hak hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Ketika daya beli masyarakat meningkat, perekonomian daerah juga ikut tumbuh. Ini yang harus dipahami secara bersama-sama oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rusman Rabbarani, Jumat (23/11/2026).
“Kami akan terus mengawal proses penetapan UMK ini sampai diputuskan minimal di angka 9,5%. Semoga Dewan Pengupahan dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempertimbangkan usulan ini secara objektif demi terciptanya hubungan industrial yang adil dan harmonis,” tegasnya.
