PemerintahanPolitik

Revitalisasi Dalam Loka Disorot, KORAK Pertanyakan Akal Sehat Perencanaan

SUMBAWA – Polemik pembangunan fasilitas di depan Istana Dalam Loka terus menuai sorotan. Komando Rakyat Anti Korupsi (KORAK) mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak berlindung di balik narasi revitalisasi untuk membenarkan pembangunan yang berpotensi mengganggu nilai historis kawasan peninggalan Kesultanan Sumbawa tersebut.

Ketua KORAK, Zaifullah, menilai polemik ini bukan persoalan sederhana tentang pembangunan toilet atau ruang VVIP. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni transparansi perencanaan, ketepatan penempatan bangunan, serta keseriusan pemerintah dalam melindungi warisan budaya.

Menurutnya, Istana Dalam Loka bukan ruang kosong yang bebas ditata berdasarkan kepentingan proyek. Kawasan tersebut memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan identitas peradaban masyarakat Samawa yang semestinya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Jangan sampai atas nama revitalisasi, justru nilai sejarah yang seharusnya dilindungi malah terancam oleh pembangunan. Pemerintah harus memahami bahwa Istana Dalam Loka bukan sekadar objek fisik, melainkan warisan peradaban masyarakat Sumbawa,” demikian penegasan dalam sikap KORAK.

KORAK juga mempertanyakan perubahan penjelasan pemerintah mengenai fungsi bangunan yang dipersoalkan masyarakat. Awalnya menjadi sorotan sebagai pembangunan WC, kemudian dijelaskan Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, sebagai ruang VVIP yang dilengkapi fasilitas toilet.

Bagi KORAK, perubahan penjelasan tersebut tidak menjawab persoalan paling penting: apakah lokasi, desain, dan peruntukan bangunan telah sesuai dengan perencanaan serta kaidah pelestarian cagar budaya?Pengakuan Bupati mengenai adanya kekurangan koordinasi dengan kontraktor juga harus ditindaklanjuti dengan evaluasi serius. Sebab, proyek yang menggunakan anggaran publik tidak boleh dijalankan dengan koordinasi yang lemah, terlebih ketika menyangkut kawasan bersejarah.

Dengan nilai anggaran revitalisasi yang disebut mencapai Rp4,8 miliar, KORAK mendesak pemerintah membuka dokumen Detail Engineering Design (DED), site plan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

“Jangan hanya meminta masyarakat memahami penjelasan pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan bukti bahwa setiap tahapan pembangunan telah direncanakan secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya.

“KORAK menegaskan, kebutuhan fasilitas sanitasi maupun ruang penerimaan tamu kehormatan bukan sesuatu yang harus ditolak. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengabaikan tata ruang, karakter arsitektur, dan nilai historis Istana Dalam Loka.

Jika hasil evaluasi menunjukkan lokasi atau desain bangunan tidak sesuai dengan prinsip pelestarian, pemerintah harus berani melakukan penyesuaian, termasuk mempertimbangkan pemindahan lokasi pembangunan.

KORAK juga meminta pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan keluarga Kesultanan, pemerhati budaya, ahli konservasi, dan masyarakat Samawa. Jangan sampai masyarakat hanya dilibatkan ketika polemik sudah terlanjur membesar.

Bagi KORAK, ukuran keberhasilan revitalisasi bukan seberapa banyak bangunan baru yang didirikan atau berapa besar anggaran yang dihabiskan. Ukurannya adalah sejauh mana warisan sejarah tetap terjaga setelah proyek selesai.

“Jangan sampai pemerintah membangun fasilitas untuk menyambut tamu kehormatan, tetapi justru mengabaikan kehormatan terhadap warisan sejarahnya sendiri.

“KORAK meminta pemerintah menjadikan polemik ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh. Sebab, pembangunan boleh berubah mengikuti zaman, tetapi pelestarian sejarah tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan proyek.

Related Articles

Back to top button