Aktivis Anti Narkoba Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum
Mataram, Fokus NTB — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi terhadap Uswatun Hasanah alias Badai NTB. Pembacaan putusan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 15.00 WITA.
Majelis Hakim yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., bersama dua hakim anggota Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., menyatakan terdakwa terbukti secara yuridis telah melakukan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi. Namun, majelis hakim menemukan dasar peniadaan pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya. Barang bukti berupa ponsel dan akun Facebook dikembalikan kepada Badai NTB.
Aktivisme Demi Kepentingan Umum Diakui Pengadilan
Tim Advokat Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap putusan tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim secara tegas mengakui perjuangan Badai NTB sebagai aktivis perempuan yang berupaya membongkar peredaran narkoba — yang tergolong kejahatan luar biasa — melalui berbagai cara, termasuk mempublikasikan di media sosial, berdiskusi langsung dengan masyarakat, hingga menulis buku. Hal tersebut dinilai sebagai pelaksanaan kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.
Meski perbuatan dinilai memenuhi unsur Pasal 433 ayat (2) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Majelis Hakim menetapkan adanya alasan pembenar demi kepentingan umum sesuai Pasal 433 ayat (3) KUHP. Badai NTB tidak memiliki hubungan pribadi maupun keuntungan pribadi dengan pelapor, melainkan semata-mata mengedukasi dan mengajak masyarakat waspada terhadap bahaya narkoba.
Harapan Agar Tidak Diajukan Banding
Tim Advokat memandang putusan ini telah sejalan dengan Pasal 244 ayat (5) KUHAP serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2026. Meski Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding, tim pembela berharap hal tersebut dipertimbangkan kembali. Perjuangan Badai NTB dalam membongkar peredaran narkoba justru mendukung tugas aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Bima yang dinilai tegas menjatuhkan tuntutan berat bagi pelaku kejahatan narkotika.
Tim juga mempertanyakan konsistensi penegakan hukum, di mana anggota dewan yang dilaporkan sebagai pihak yang merasa dirugikan justru tidak pernah terlibat dalam sosialisasi bahaya narkoba, sementara aktivis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat justru berisiko dipidana.
Minta Penghentian Penyelidikan Lainnya
Selain itu, Tim Advokat meminta kepada Kapolri dan Kapolda NTB untuk menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan lainnya terhadap Badai NTB, khususnya yang dilaporkan oleh tiga petinggi Polri di NTB berpangkat Kompol. Langkah tersebut dinilai tidak lebih dari upaya pembungkaman hak konstitusional warga yang menyuarakan kepentingan masyarakat luas.
“Perjuangan Badai NTB adalah untuk kepentingan umum mewakili keresahan masyarakat banyak,” tegas Yan Mangandar Putra, perwakilan Tim Advokat Koalisi BERANI.
