Sumbawa Besar, Fokus NTB — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Sumbawa resmi melayangkan surat permohonan mediasi tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT Sumbawa Apsara Beton terhadap salah satu pekerjanya tanpa melalui prosedur peringatan tertulis SP1, SP2, maupun SP3. Surat diserahkan pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sumbawa, Rusman Rabbarani, S.H., menjelaskan bahwa sebelumnya pada Rabu, 4 November 2026 telah dilakukan pertemuan bipartit antara pihak serikat pekerja dengan manajemen PT Sumbawa Apsara Beton di kantor perusahaan, Jalan Lintas Kelapis, Samota. Dalam berita acara yang disepakati, perusahaan berjanji akan membayarkan hak-hak pekerja yang di-PHK, meliputi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, paling lama tujuh hari sejak surat diterima.
Perusahaan Tiba-Tiba Menolak Membayar
Namun saat masa tujuh hari tersebut berlalu, pihak perusahaan justru menolak memenuhi kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.
“Ketika kami tanyakan kejelasan pembayaran, pihak perusahaan justru menyatakan tidak mau membayar hak pekerja yang di-PHK tersebut. Karena itu, langkah selanjutnya kami ajukan mediasi tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa,” ungkap Rusman Rabbarani, Jumat (13/11/2026).
Mediasi Tripartit Dijadwalkan Senin, 16 November 2026
Mediasi tripartit direncanakan akan dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026 pukul 09.30 WITA, bertempat di Ruang Mediasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
“Semoga melalui mediasi tripartit ini tercapai solusi yang adil. Perselisihan hubungan industrial menyatakan bahwa jika bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur mediasi di instansi terkait adalah langkah yang harus ditempuh. Hak pekerja wajib dipenuhi,” harap Rusman.
